Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Junaedi yang juga ketua DPD PKS ini meminta agar dalam hal penempatan posisi strategis Alat Kelengkapan DPRD (AKD) harus orang-orang yang hebat, paham tupoksinya sebagai wakil rakyat. Jangan sampai ada kesan legislatif tapi rasa eksekutif.
Menurutnya, secara pribadi ia melihat posisi beberapa figur yang ditempatkan dalam posisi strategis di AKD kurang pas. Kendati demikian, PKS tidak bisa berbuat lebih. Hanya mengharapkan, ketika akan dilakukan perubahan nanti agar fraksi-fraksi mengutus orang-orang terhebatnya dalam pengisian posisi strategis AKD.
“Saya mengimbau ke fraksi agar mereka yang ditugaskan fraksi dan dipercaya sebagai pimpinan AKD, kira-kira itu orang terhebatnya. Sehingga memahami betul bahwa dia duduk di legislatif,” kata Junaedi, Jumat (1/7/2022).
Ia mengaku, tidak mempersoalkan terkait perubahan AKD ini. Walau anggotanya yang kini duduk di legislatif tidak diberi mandat khusus terkait rencana perubahan AKD.
“Kita (PKS, Red) dari dulu biasa saja. Enggak dapat pimpinan AKD juga tak jadi soal. Yang penting pimpinan itu bisa berperan,” katanya.
Bagi PKS, jelas dia, kondusivitas menjadi prioritas. Siapa pun yang duduk di pimpinan AKD nanti yang terpenting paham tugas dan tupoksinya sebagai anggota legislatif. Perankan secara benar. “Jangan sampai, legislatif rasa eksekutif. Itu kan kurang tepat kalau sudah begitu,” sebutnya.
Junaedi menjelaskan, di internal PKS sendiri rata-rata sudah nyaman dengan posisinya saat ini. Hanya ada beberapa yang menginginkan untuk dirotasi. “Kalau keputusannya tidak terlalu jauh dari kesepakatan bersama, kemungkinan ada lukiran. Bagi kita, yang penting kondusif. Kalau mau diubah dalam arti semua dilibatkan, juga mangga saja. Yang penting perankan sebagai mana fungsinya,” ungkap Junaedi.
Tapi, lanjut dia, manakala ada dinamika, sikap PKS tentunya akan menyesuaikan. Disinggung terkait belum adanya jadwal paripurna perubahan AKD, padahal masa jabatan AKD dalam tatib sudah berakhir, ia menjawab secara kelaziman kurang bagus.
“Kalau bicaranya ini sampai ilegal, juga kurang tepat. Karena ini sebuah keputusan politik. Hanya memang secara kelaziman ini tidak bagus. Tatibnya jelas. Tatib yang kita buat sendiri, tapi dilanggar sendiri,” sindirnya.
Meski belum ada titik terang, ia meyakini, pada akhirnya nanti, ada kesepakatan terbaik. “Problemnya itu karena belum ketemua komunikasi yang elegan. Faktanya, kalau secara pribadi-pribadi antar anggota, kita tidak ada masalah,” aku Junaedi.
Sumber : Kabar Cirebon
No Responses