banner 728x90

Sudah Berjalan Setahun, Kenaikan Retribusi Kesehatan Diduga Cacat Hukum

Meski sudah berjalan satu tahun, kenaikan tarif retribusi kesehatan di 60 puskesmas di Kabupaten Cirebon, diduga cacat hukum. Sebab tidak ada dasar hukum atau cantolan hukumnya. Hanya Perbup yang Perdanya belum diubah.

Bahkan, Raperda yang akan mengubah soal Perda tersebut, telah dicabut pihak eksekutif meski sebelumnya sudah masuk dalam Propemperda tahun 2022. Pencabutan Raperda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna, Jumat (30/9/2022).

Dalam rapat tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Cirebon mencabut 9 rancangan peraturan daerah (Raperda). Satu di antaranya adalah, Raperda tentang Tarif Retribusi Kesehatan.

Dengan dicabutnya Raperda Tarif Retribusi Kesehatan itu disebut-sebut bakal jadi boomerang eksekutif. Sebab, penarikan retribusi di 60 puskemas diduga ilegal. Usai paripurna, pencabutan Raperda tarif retribusi kesehatan cukup ramai di kalangan legislatif.

Betapa tidak, kenaikan tarif retribusi sudah berjalan. Hampir satu tahun. Dari Rp 4 ribu menjadi Rp 10 ribu. Cantolannya hanya di Perbup Nomor 157 tahun 2021 tentang Retribusi Kesehatan. Yang kekuatan hukumnya lemah. Tanpa Perda.

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon, Hj Eryati dalam rapat tersebut mengatakan, Propemperda memuat daftar urutan dan prioritas Raperda beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD. Juga mengkoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemda.

“Di tahun ini perlu kami sampaikan dengan adanya regulasi baru, maka raperda yang tertuang dalam Propemperda tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian dengan diadakan perubahan Propemperda,” ujar Eryati.

Ia melanjutkan, DPRD dan pemerintah daerah bersepakat akan menambahkan satu usulan baru atas inisiatif DPRD yakni, raperda tentang pedoman pendidikan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan. Dan menarik tujuh Raperda inisiatif DPRD, karena masih perlu adanya pengkajian yang lebih mendalam.

“Dan dua Raperda atas inisiatif pemerintah daerah, yakni Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan. Alasannya, kedua Raperda tersebut akan mengatur retribusi daerah,” ungkapnya.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah bahwa seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu perda.

Adapun Raperda yang akan ditarik atas inisiatif DPRD adalah Raperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Cirebon. Kemudian, Raperda tentang PT (PERSERO) Pembangunan Cirebon.

“Selanjutnya, Raperda tentang PT (PERUMDA) Pengembangan Kawasan Pariwisata,” ungkap Eryati.

Selanjutnya, kata Politikus Partai Gerindra itu, Raperda tentang PD Pasar Kabupaten Cirebon. Raperda tentang Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Cirebon. Raperda tentang Penyertaan Modal pada PT (Perumda) Pengembangan Kawasan Pariwisata. Dan Raperda tentang Penyertaan Modal pada PD Pasar.

“Sedangkan Raperda insiatif pemerintah daerah yang ditarik di antaranya, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 tahun 2011 Retribusi Pelayanan Kesehatan. Dan, Raperda tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan,” katanya.

Eryati melanjutkan, dengan ditetapkannya perubahan Propemperda dengan keputusan DPRD tentunya memberikan kekuatan dan kepastian hukum dalam melaksanakan salah satu fungsi DPRD yaitu pembentukan peraturan daerah atau legislasi.

Selain itu, juga perlu disampaikan bahwa Raperda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi prakarsa atas DPRD mengalami perubahan judul, menjadi Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

“Sedangkan regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak akan diatur oleh Raperda tersendiri,” ujar Eryati.

Sumber : Kabar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply