banner 728x90

Soal Kasus Penggelapan Pajak Dana Desa, Begini Respon DPRD Kabupaten Cirebon

Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon sudah mengupayakan menyelesaikan kasus penggelapan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan) dari Dana Desa oleh oknum pendamping desa.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Nurholis dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (8/2). 

Politisi PKS tersebut mengklaim dalam menyelesaikan kasus tersebut pihaknya telah mengadakan rapat kerja dengan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), inspektorat dan tenaga ahli pendamping desa pada Senin (7-2) kemarin di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon.

“Jadi PPN dan PPh dari Pemdes yang dititipkan ke Oknum Pendamping Desa tidak diserahkan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Kasus ini sudah masuk di Kejaksaan Negeri kabupaten Cirebon,” ujarnya

“Komisi 1 menyesalkan terhadap lemahnya pengawasan dari Inspektorat dan kurang optimalnya pembinaan dari DPMD sehingga terjadi kasus ini,” kata dia.

Nurholis pun sangat menyayangkan kinerja koordinator pendamping desa yang gagal dalam pembinaan pendamping desa sehingga kasus ini muncul.

Legislator PKS itu juga berharap agar kasus ini segera diselesaikan secara hukum dan administrasi agar para Kuwu bisa fokus lagi untuk bekerja melayani masyarakat.

“Kita semua merasa tertampar oleh kasus ini yang terindikasi sejak 2019 namun baru diketahui akhir 2021 lalu,” ungkapnya.

Nurholis meminta kasus pengeluran pajak ini harus menjadi pelajaran untuk para Kuwu agar bekerja sesuai prosedur hukum dan peraturan yang berlaku.  “Kami kepada pihak Kementrian Desa untuk mengevaluasi pendamping desa yang terindikasi terlibat dalam kasus ini,” tutupnya

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply