banner 728x90

Kuwu Angkatan 2017 Tolak Penjabat Kuwu dari PNS bila Pilwu serentak 2023 di tunda

Kuwu angkatan tahun 2017 di Kabupaten Cirebon berharap Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak digelar sesuai aturan dan jadwal yang telah direncanakan sebelumnya. Namun bila ada moratorium Pemilu 2024, dan Pilwu Serentak 2023 diundur, mereka sepakat menolak Penjabat Kuwu dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kami (Kuwu Angkatan 2017) menolak Penjabat Kuwu dari kalangan PNS. Ya alasannya efektifitas pelayanan pemerintahan akan terganggu bila ratusan PNS harus menjabat kuwu,” ungkap Kuwu Desa Wargabinangun, Kecamatan Kaliwedi, Qoribullah saat silaturahmi rutin Kuwu Angkatan 2017 di di salah satu rumah makan di Desa Babakanlosari Kabupaten Citebon, Senin (5/12).

Menurut, Qoribullah yang juga Kuwu angkatan 2017 menyoroti polemik Pemilihan Kuwu (Pilwu) Serentak di tahun 2023 mendatang, menurutnya pelaksanaan Pilwu seharusnya tetap dilaksanakan sesuai jadwal.

Ia berharap ada upaya dari Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) Kabupaten Cirebon maupun dinas terkait,  untuk datang ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar mengetahui sejauh mana regulasinya itu sendiri.

“Artinya, informasi yang kita dapat lebih valid, bukan katanya, tapi ini langsung dari Kemendagri, dalam hal ini kami tetap menunggu mekanisme dan aturan serta regulasi dari Kemendagri,” ujarnya.

Apabila pelaksanaan Pilwu Serentak 2023 memang harus diundur sesuai regulasi, kata Qoribullah, dipastikan akan ada diskresi, artinya ketika adanya moratorium Pilwu,  dipastikan akan ada Pejabat Kuwu untuk menggantikan Kuwu Definitif yang habis masa jabatannya.

“ Berkenaan Penjabat Kuwu, kami berharap Penjabat Kuwu nantinya  bukan dari PNS. Ini bukan tanpa alasan karena akan ada sedikitnya 100 PNS yang akan menjadi Penjabat Kuwu secara bersamaan, tentunya ini akan menjadikan sektor pelayanan tidak akan maksimal,” ujarnya.

Qoribullah dalam hal ini menegaskan, alangkah baiknya yang menjadi Penjabat Kuwu, itu kuwu Angkatan 2017 yang masa jabatannya habis, artinya masa jabatannya dilanjutkan sebagai Penjabat Kuwu hingga tahun 2025.

“Ini karena Pilwu Serentak 2023,  kan diundur,” tandasnya.

Sementara itu, Sekjen FKKC yang juga  Kuwu Desa Cibogo, Ahmad Hudori menambahkan, rekan-rekan Kuwu Angkatan 2017, menginginkan apabila di tahun 2023 tidak ada pelaksanaan Pilwu atau terjadinya moratorium, maka yang diharapkan oleh rekan-rekan adalah moratorium yang poin ketiga yakni dijabat oleh kepala Desa ( Kuwu,-red) definitif.

Dikatakannya,  dalam silaturahmi  tersebut, rekan-rekan kuwu, mengharapkan Penjabat Kuwu itu sendiri bukan dari unsur PNS, melainkan di jabat oleh Kuwu Definitif.

” Tentunya, kami dalam hal ini  menunggu hasil dari pada keputusan Kemendagri yang nanti akan keluar,” tegasnya.

Sumber: Fajar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply