banner 728x90

Komisi II DPRD Komitmen Genjot PAD Kabupaten, Dorong Revisi Perda Layanan Kesehatan

CIREBON – Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Satu persatu dinas penghasil PAD dikuliti. Diminta laporannya, terkait progres PAD yang sudah berhasil dikumpulkan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, H Khanafi SH menjelaskan, Komisi II bertanggung jawab untuk bisa meningkatkan PAD. Sumbernya tidak hanya dari sektor pajak saja. Tapi juga dari retribusi.

“Ternyata, dari hasil rapat kerja kali ini, dari satu titik BLUD Puskesmas saja, sudah ada peningkatan signifikan. Padahal baru dua bulan. Sudah mampu menyumbangkan PAD sebesar Rp39 miliar,” kata Khanafi usai Rapat Kerja Komisi II dengan Bappenda dan Dinkes terkait Pengelolaan PAD dan Retribusi Pelayanan Kesehatan, belum lama ini.

Oleh karenanya, Komisi II akan mendorong agar Perda Layanan Kesehatan diubah. Direvisi. Supaya lebih layak, terkait layanan rawat inapnya, disetarakan sesuai standar BPJS. “Apalagi Perdanya sudah tertimpa BLUD. Jadi kita akan usulkan Perbup BLUD yang di RSUD. Supaya retribusi dari RSUD bisa naik. Sehingga bisa meningkat tajam,” katanya.

Pihaknya juga akan mendorong bupati Cirebon, agar Perbup tentang layanan kesehatan itu bisa perbaiki. Tarifnya dinaikan. Karena banyak layanan kesehatan yang lain tidak sesuai. Minimalnya perbupnya itu diubah. Disesuaikan dengan peraturan yang ada.

Selain itu, ada harapan agar kedepan sumber pendapatan, baik dari pajak maupun retribusi, bisa disatukan. Tidak terpencar, dibeberapa dinas. Karena tutur politisi Golkar itu, yang terjadi saat ini, semua terpisah-pisah.

“Kenapa pendapatan itu masing-masing. Misalnya seperti retribusi sampah ada di DLH, retribusi parkir ada di Dishub, bahkan ada juga di Disperindag. Jadi banyak kantong-kantong atau pos pendapatan. Kalau disatuin, bisa keliatan,” tuturnya.

RAPAT KERJA: Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon melakukan rapat kerja bersama mitra kerjanya untuk meningkatkan PAD. FOTO: Samsul Huda/Radar Cirebon

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, dr Hj Neneng Hasanah menjelaskan, ada peningkatan pendapatan pasca status puskesmas menjadi BLUD. Per akhir Februari, mampu menyumbangkan PAD sebesar Rp39 miliar.

“Ada tiga komponen sumber PAD dari Dinkes. Yakni Puskesmas, dua Rumah Sakit Daerah dan Labkesda. Sekarang, kita bisa menyumbang PAD sebesar Rp39 miliar. Rp18 miliar diantaranya dari Puskesmas. Selebihnya dari 2 RSUD dan Labkesda,” ungkap Neneng.

Dijelaskannya, terget Dinkes selama satu tahun ini, mampu menyumbangkan PAD sebesar Rp410 miliar. Masing-masing terdiri dari Puskesmas dan 2 RSUD sebesar Rp409 miliar. Dan Rp1 miliar dari Labkesda. “Khusus dari puskesmas, kita menargetkan di angka Rp162 miliar dalam setahun,” terangnya.

Sumber pendapatan puskesmas berasal dari dua item. Yakni dari tarif layanan dan dari kapitasi dan non kapitasi. “Alhamdulillah di tahun ini ada peningkatan. Selama 2 bulan saja, mengumpulkan Rp18 miliar. Mampu melampaui dari target tahun sebelumnya yang pada saat itu masih retribusi. Kan tahun kemarin dari target Rp22 miliar hanya tercapai Rp17 miliar,” terangnya.

Di tempat yang sama, Kabid Pendapatan Bappenda Kabupaten Cirebon, Dimas menjelaskan, di tahun 2021 sudah ada Perbup nomor 9 tahun 2021 yang mengatur terkait penambahan kewenangan Bappenda.

“Dimana yang tadinya retribusi masuk ke BKAD, sekarang masuk ke kita. Ini baru tahun ini diterapkan. Ada penambahan kewenangan. Ada pembinaan pengawasan dan penggalian potensi. Kedepan tidak hanya melaporkan hasilnya saja. Tapi juga mencari,” tuturnya. Ada 13 dinas penghasil retribusi. Meliputi, Dinas Kesehatan melalui Labkesda, RSUD dan Puskesmas. Kemudian DLH, Disperindag, DPUTR, Damkar, Disnakertrans, DKPP, Dishub, Diskominfo, DPMPTSP, Dispora dan Dinas Pertanian serta Bappenda. (sam/adv)

Sumber : Radar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply