banner 728x90

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Dorong Eksekutif Bangun Fasum Ramah Disabilitas

– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi mendorong agar pihak eksekutif membangun fasilitas umum (Fasum) yang ramah bagi para penyandang disabilitas.

“Fasilitas umum seperti pasar dan hotel bahkan di tempat pelayanan publik dan trotoar masih minim, sehingga perlu untuk dibangun, agar memudahkan mereka saat berada di tempat umum,” kata Luthfi di kegiatan Musyawarah Cabang Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (Muscab PPDI) Kabupaten Cirebon, di Gedung Serbaguna Kecamatan Lemahabang, belum lama ini.

Menurut Luthfi, hakekat kaum disabilitas sama saja dengan manusia normal ada umumnya. Hanya secara fisik saja yang kurang sempurna, ada kekurangan. Ia sangat menyayangkan, karena fasum yang ramah bagi penyandang disabilitas ini belum tersedia di Kabupaten Cirebon.

”Mengenaskan sekali, fasilitas umum bagi kaum disabilitas masih minim di Kabupaten Cirebon, padahal itu sudah tertuang dalam Undang-undang (UU),” kata Luthfi.

Menurut Politisi PKB ini, yang paling utama adalah menanamkan kepercayaan diri pada kaum disabilitas. Supaya mereka dapat bersaing dengan yang normal. Oleh sebab itu, pihaknya akan menggelar program yang jelas dan berkesinambungan serta dianggarkan Rp 200 juta untuk kegiatan disabilitas di Kabupaten Cirebon.

Luthfi berharap, hasil Muscab tersebut mampu menampung aspirasi para anggota dan perlu adanya tim advokasi, bila mana ada permasalahan yang dialami para penyandang disabilitas ini.

 “Mari kita saling menghormati, karena dalam UU sudah mengatur kesamaan mendapatkan fasilitas umum,” ungkapnya.

Agenda tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Cirebon, Hj Wahyu Tjiptaningsih. Yang menurut perempuan yang akrab disapa Bunda Ayu ini, Pemkab memang belum maksimal memberikan perhatian kepada kaum disabilitas. Namun secara bertahap, pihaknya akan ikut menyediakan fasilitas bagi kaum disabilitas.

Bunda Ayu melanjutkan, data kaitan para penyandang disabilitas masih minim dan perlu adanya kevalidan. Sebab, jika tidak, akan berdampak pada perjuangan program bantuan untuk mereka. Namun, ketika datanya sudah valid, maka pemerintah akan mudah memberikan program yang diperlukan.

 “Misalnya bantuan dari pusat dan donatur, maka akan langsung disalurkan pada yang berhak. Jadi, bilamana data sudah valid maka akan ada bantuan bagi kaum disabilitas,” ujarnya.(Ismail)

Sumber : Kabar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply