banner 728x90

Komisi II DPRD Tampung Keluh Kesah Penyuluh Pertanian

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)  Penyuluh Pertanian di Kabupaten Cirebon berkeluh kesah. Mereka pun mengadu ke komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, kemarin. Aduan tesebut berkaitan dengan nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Mereka meminta DPRD bisa memfasilitasi persoalan itu. Agar hak mereka sama dengan PNS.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Asep Pamungkas SP  menjelaskan, para penyuluh pertanian ini, rupanya selama diangkat, TPP yang diterima tidak semestinya. Misalnya, mereka yang golongan IX, kalau ASN mendapatkan Rp5,6 jutaan.

Tapi, TPP yang diterima cuma Rp280 ribu. Lalu, golongan VII, harusnya menerima Rp3,4 jutaan. Tapi yang diterima Rp200 ribu. Perbulannya.

“Golongan V, harusnya Rp2 jutaan. Tapi yang diterima Rp140 ribu. Jadi mereka nuntut itu,” terang Asep usai mengikuti audiensi dengan Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon.

Asep menjelaskan, kenapa PPPK Penyuluh Pertanian ini keukeuh, karena statusnya sudah sama dengan ASN/PNS. Bedanya, PPPK tidak menerima pensiunan. Adapun untuk besaran nilai gaji pokoknya, tetap sama. Yang beda hanya TPP nya saja.

Rupanya, itu terjadi karena kondisi keuangan pemda terbatas. Sehingga keinginan mereka, belum dipenuhi. “Harapannya, nanti di 2023 anggaran murni bisa mengcovernya,” terangnya.

Asep mengungkapkan, jumlah PPPK Penyuluh Pertanian, se Kabupaten Cirebon mencapai 98 orang.

Sumber : Radar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply