banner 728x90

DPRD Kabupaten Cirebon Soroti SILPA 2021

 Penggunaan anggaran di lingkup Pemkab Cirebon yang kerap ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) setiap tahunnya mendapat sorotan DPRD Kabupaten Cirebon. Sorotan tersebut disampaikan fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna dengan agenda Hantaran Bupati Terhadap pertanggungjawaban APBD 2021, kemarin.

Plus minus pertanggungjawaban Bupati tersebut salah satunya disampaikan fraksi PKS.

Sekretaris Fraksi PKS, H Ridwan, dalam rapat tersebut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Cirebon atas perolehan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2021.

Di mana, opini WTP ini merupakan kali ketujuh yang diperoleh Pemda Kabupaten Cirebon atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon.

Ridwan mengatakan, berbagai kepentingan publik melalui program dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat di daerah harus harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah. Ia menyebut, APBD Kabupaten Cirebon itu harus  berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

Sementara terkait dengan Pelaksanaan APBD 2021, kata dia, berdasarkan dokumen pengantar nota keuangan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, di dalam poin pendapatan daerah, realisasi pendapatan yang berasal dari retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dinilai tidak mencapai target yaitu 85,23 persen dan 89,33 persen.

“Kemudian, pada poin belanja ada beberapa komponen belanja yang serapannya dibawah 50 persen, yakni belanja tanah sebesar 34,99 persen, serta belanja tidak terduga serapannya 40,21 persen. Kenapa itu bisa terjadi?,” tanya Ridwan.

Lebih lanjut Ridwan menggungkapkan, kaitan dengan SILPA tahun 2021 hasil efisiensi kegiatan sebesar Rp142,6 miliar, harus diketahui besarnya SILPA itu dari SKPD mana saja. Pihaknya juga menilai, alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi penduduk di Disdukcapil yang mencapai Rp15,6 miliar belum optimal. “Karena masih banyak aduan terkait pelayanan Disdukcapil,” paparnya.

Selain itu, ia juga menilai beberapa alokasi anggaran untuk kegiatan jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan tingkat urgensi dan besarnya urusan seperti di Koperasi dan UKM sebesar Rp4,6 miliar serta urusan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp3,8 miliar.

“Padahal, berdasarkan sensus tahun 2020 bahwa pemuda (Gen Y dan Z) merupakan mayoritas penduduk hingga 52 persen, sehingga perlu alokasi anggaran lebih,” terangnya.

Ridwan juga menyinggung penanganan pandemi dan pemulihan pasca pandemi yang belum selesai namun realisasi program penanganannya rendah. Dimana, realisasi anggaran penanganan kesehatan hanya 62,85 persen. Kemudian, penanganan dampak ekonomi hanya 64,68 persen dan penyediaan jaringan pengaman sosial hanya 88,06 persen. Ia meminta, semua poin tersebut harus dijelaskan secara rinci oleh Bupati.

Sementara itu, Bupati Cirebon, H. Imron mengatakan, prioritas anggaran memang dilakukan Pemkab Cirebon lantaran masih dalam fase pandemi Covid-19. Sehingga, dampaknya komponen belanja dialihkan dalam pengendalian dan penanganan Covid-19. “Tahun 2021 dulu kan masih dalam fase penanganan Covid-19. Semua tahu bahwa ada pergeseran anggaran. Tapi tahun ini mulai melandai, kami upayakan agar kembali pada kepentingan pembangunan fisik maupun non fisik,” ujar Imron usai rapat paripurna dengan agenda Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021, Selasa (21/7).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana, menyampaikan, hasil laporan yang dijawab Bupati akan menjadi pembahasan dalam  Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Nantinya  bisa mengetahui berbagai aspek atas penurunan kinerja di eksekutif. Sehingga bisa menjadi patokan  untuk perubahan 2022 bahkan  penentuan anggaran di 2023.

Pada evaluasi nanti, diharapkan dapat dilihat dari capaian mulai dari kendala teknis, psikologis dan pelaksanaannya. “Sehingga penilaian kinerja bisa jadi alasan, baik dari sisi waktu yang memang di 2021 karena pandemi, ataupun kinerja yang lambat. Bisa saja

Sumber: Fajar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply