banner 728x90

Dana Cadangan Pilkada Aan: Kemungkinan Bisa Bertambah

Anggaran dana cadangan Pilkada 2024 sebesar Rp40 miliar sudah diketok palu, melalui rapat paripurna Persetujuan Raperda tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, belum lama ini.

Namun, dari jumlah tersebut, jika terdapat kekurangan, tentunya masih bisa ditambah. Adapun disiapkannya dana cadangan di APBD 2023 itu lantaran anggaran di 2024 masih belum jelas. 

“Artinya, dana cadangan pilkada ini, masih bisa bertambah. Sambil menunggu masukan dari penyelenggara pemilu. Yakni, KPU dan Bawaslu,” kata Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan, kemarin.

Jadi kata Aan, disiapkannya dana cadangan Pilkada ini, ibaratnya ditabung dulu di tahun 2023 sebesar Rp40 miliar. Dan kalau ada kekurangan nanti disiapkan penambahannya dari APBD 2024. Namun, penambahan itu, jika dibutuhkan tidak akan besar.

“Di angka Rp8 miliar lagi. Banyak irisan dari penyelenggaraan pilkada serentak kaitan dengan alokasi anggarannya. Misal, ada anggaran badan adhoc (PPK dan PPS). Untuk PPS slot anggarannya dari provinsi. Sementara untuk PPS dari daerah. Pembagiannya seperti itu,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, jumlah hak pilih per TPS juga masih belum jelas. Di awal 300 orang per TPS. Tapi, ketika per TPS hak pilih bisa sampai 500 orang, berarti bisa mengurangi slot anggaran. “Ini celah kita untuk efesiensi anggaran. Ini juga yang sedang kita pertimbangkan,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menjelaskan, anggaran dana cadangan Pilkada ini disiapkan sesuai dengan aturan bahwa pilkada dibiayai pemerintah daerah, baik Pilbup maupun Pilgub. “Kebetulan pilkadanya serentak. Maka, ada dana sharing dengan pemprov Jabar,” ujar Aan.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, H Hilmy Riva’i juga mengatakan, dari perispektif Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), angka terakhir yang disepakati untuk dana cadangan pilkada itu Rp40 miliar.

Menurutnya, Rp40 miliar dana cadangan pilkada itu dibagi menjadi dua, Rp33 miliar untuk KPU, Rp7 miliar untuk Bawaslu.

Ia menjelaskan, alasan menetapkan dana cadangan dilakukan, sebagian bentuk khawatir pemerintah daerah ketika asumsi perekonomian di tahun 2023/2024 tidak dalam keadaan baik-baik saja.

“Saya kira sepakat lah. KPU sudah menyebutkan tidak ada masalah. Tapi poin-poin penting regulasinya dicantumkan dengan jelas. Misalnya, Rp40 miliar fleksibeliti, kalau ternyata ada kekurangan akan ditetapkan di 2024,” katanya.

Sumber : Fajar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply