banner 728x90

Aset Desa Banyak Dihilangkan, Komisi I: Harus Dianggarkan untuk Pengamanan

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, menyebut banyak aset desa yang telah sengaja dihilangkan. Sehingga menjadi kekhawatiran hal itu terus terjadi pascapergantian kuwu.

Mengantisipasi hal tersebut, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon pun langsung menggelar rapat kerja bersama perwakilan desa, Kecamatan, DPMD serta Inspektorat terkait dengan aset desa.

“Pada prinsipnya asset desa itu kan harus diselamatkan. Oleh siapapun yang ada di desa. Idealnya, ketika pergantian Pilwu, aset itu harus dikembalikan. Pada saat sertijab. Baik asset bergerak atau tidak bergerak. Termasuk juga arsip terkait desa tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Diah Irwani Indriyati.

Ia menjelaskan, dari 135 desa yang baru saja menggelar Pilwu kemarin, disinyalir ada beberapa desa yang tidak diserahterimakan aset desanya. Tanpa diketahui, alasan lebih jelas. Tentunya, kata politisi Golkar ini, hal itu tidak diinginkan. Karena akan berdampak buruk kedepannya.

“Informasinya, dua desa. Desa Bungko dan Desa Suranenggala. Tapi setelah kita rapat, ternyata di Kecamatan Suranenggala saja ada 3 desa,” ungkapnya.

Komisi I menilai yang namanya aset desa, itu milik desa, harusnya terjaga. Bahkan terdokumentasikan. Bagaimana pun alasannya. Bahkan sebagai pemangku kebijakan di desa, kuwu, boleh menganggarkan untuk mengamankan aset.

 “Artinya desa-desa boleh melakukan penganggaran untuk pengamanan asset desanya. Termasuk melakukan proses sertifikasi dari tanah-tanah bengkok dan titisara,” ujarnya.

Diah menyadari betul persoalan di desa pasca Pilwu. Karena memiliki latarbelakang mantan kepala desa juga. Tapi, mestinya, aset desa itu, kata dia, tidak sampai enggak diserahkan. Apalagi sampai dihilangkan.

“Harus diserahkan. Memang ada yang menyerahkan buku hijau atau buku tanah atau buku induk secara suka rela. Tapi informasinya memang ada yang hilang atau tidak diserahkan. Seperti kendaraan. Padahal secara tertulis ada. Tapi secara fisik belum diserahterimakan,” ungkapnya.

Hal itu, kata Diah, mestinya menjadi perhatian dari pihak kecamatan, DPMD maupun Inspektorat. Makanya, Komisi I berkomitmen untuk bisa membenahi. Caranya melalui perubahan Perda. Supaya bisa lebih komprehensif perlindungannya.

Artinya, lanjut dia, pemangku pemerintahan desa yang masa baktinya selesai, diwajibkan untuk mengembalikan atau mengamankan serta menyerahkan asset secara utuh. “Jika diperbolehkan dalam perda itu, dimuatkan sanksi-sanksi, tentang penghilangan aset, nanti akan kita cantumkan. Supaya semua orang mematuhinya dengan seksama,” kata Diah.(Ismail)

Sumber : Kabar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.