banner 728x90

Wakil Rakyat Soroti Buruknya Infrastruktur di Kabupaten Cirebon

15 juli 2016, Hampir setiap fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menyoroti buruknya infrastuktur, khususnya jalan-jalan di Kabupaten Cirebon. Tak hanya itu, dewan juga mempertanyakan masih minimnya penyerapan anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

Hal ini terungkap saat rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon yang beragendakan pemandangan umum DPRD Kabupaten Cirebon atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 di gedung DPRD.   Rapat paripurna langsung dipimpin Ketua DPRD H. Mustofa dan  dihadiri 42  dari 50 anggota dewan.

Fraksi PDI Perjuangan dalam pemandangan umumnya yang disampaikan oleh Hj. Amenah menyikapi soal pajak daerah, dan PAD. Menurunya pendapatan pajak daerah dan retribusi di Kabupaten Cirebon belum maksimal dan dinilai jauh dari harapan. Padahal, potensinya sangat luar biasa.

“Termasuk pendapatan retribusi pengelolaan rumah potong hewan. Dan berapa aset daerah yang dimiliki Pemkab Cirebon, dan ini mohon penjelasannya,” kata Amenah.

Menurutnya, pembangunan di Kabupaten Cirebon tidak tepat waktu, dan dalam dua tahun terakhir ada kemunduran waktu pengerjaan hingga empat bulan.

Ditambah dengan pengerjaan yang asal-asalan dan terlihat mangkrak. Termasuk masih banyak jalan umum yang rusak parah dan pembangunannya belum baik, dan ini berdampak  kepada terhambatnya laju ekonomi masyarakat.

“Di sini  yang menanganinya adalah Bina Marga, DCKTR dan  PSDAP, ini juga mohon penjelasan. Termmsuk dana tak terduga yang jumlahnya lebih dari 40 miliar lebih, namun, tidak terserap seperser pun,” ujarnya.

Fraksi PKB yang disampaikan oleh Pandi  menyatakan, secara umum fraksi PKB menyinkapi soal pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah termasuk pendidikan yang kurang maksimal karena  masih tingginya angka buta huruf. Ditambah lagi soal kesehatan.

“Dalam pertanggungjawaban ini kami juga  mempertanyakan lampiran hasil audit BPK, karena sampai saat ini PKB belum menerima kopiannya,” katanya.

Kemudian, dalam  penyerapan dana tanggap darurat yang tidak diserap sepeser pun. Padahal banyak bencana di beberapa wilayah di Kabupaten Cirebon seperti bencana banjir dan kekeringan.

“Termasuk buruknya jalan di Kabupaten Cirebon yang bisa menimbulkan kecelakaan, ini juga kami minta penjelasan,” kata Pandi.

Sementara itu, Sofwan dari Fraksi Gerindra memberikan catatannya terkait kebijakan belanja daerah yang belum memanisfentasikan dan belum maksimal, dan cenderung pemborosannya, bahkan lebih kepada bagi-bagi anggaran.

“Banyak program yang dikerjakan sebagai formalitas dan hanya untuk penyerapan anggaran saja. mohon penjelasan dari bupati,” kata Sofwan.

Untuk Fraksi Golkar yang disampikan Hanafi mengatakan, dengan mendapatkan WTP dari BPK RI, diharapkan bisa juga di raih dalam pembangunan infrastruktur yang kini dalam kondisi memprihantinkan, khususnya jalan.

“Kondisi jalan di Kabupaten Cirebon kondisinya WPP  atau waduh parah pisan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H. Mustofa mengatakan rapat paripurna kali ini merupakan jawaban penyampaian laporan bupati dalam rapat paripurna sebelumnya. Dan rapat berikutnya beragendakan jawaban dari pihak eksekutif yakni bupati.

“Tingal menunggu jawaban dari bupati saja, karena dari dewan masing-masing fraksi sudah menyampaikan pemandangan umumnya,” katanya singkat.*

Sumber: Cirebon. fajar news

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.