banner 728x90

Tiga Persoalan Hantui Pilwu Serentak

Menjelang pemilihan kuwu (pilwu) serentak 2017 di Kabupaten Cirebon, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mencatat tiga problem yang ditemukan di lapangan. Dewan meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon membenahi atau mengantisipasi persoalan-persoalan yang akan muncul.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, H Junaedi menyampaikan, menghadapi pilwu serentak yang akan digelar pada 29 Oktober 2017 nanti, pihaknya telah mencatat beberapa problem yang muncul di masyarakat. Yakni soal tahapan pilwu, anggaran pilwu dan data pemilih.

Ia menjelaskan, terkait tahapan pilwu serentak di lapangan masih terjadi perbedaan. Sehingga tentang pengundian nomor urut pun di satu desa dengan desa lainnya terdapat perbedaan. “Walau pun memang mungkin terdapat pertimbangan-pertimbangan tertentu, tapi ya sebaiknya tetap komitmen terhadap tahapan yang sudah ditetapkan,” ujar Junaedi kepada KC Online, Senin (16/10/2017).

Sebab, lanjut dia, jika sudah ada tahapan-tahapan yang dilanggar, pihaknya khawatir tahapan lainnya pun nanti akan dilanggar atau keluar dari tahapan yang sudah dijadwalkan dengan alasan-alasan tertentu.

“Problem selanjutnya terkait dengan anggaran. Untuk pilwu serentak 2017, di Kabupaten Cirebon terdapat 101 desa yang menyelenggarakan. Anggaran dari pemkab yang telah digelontorkan pun lebih dari Rp 13 miliar agar pelaksanaan pilwu serentak tersebut berjalan dengan sukses,” beber dia.

Jumlah anggaran yang telah diambil dari APBD Kabupaten Cirebon tersebut, kata dia, telah dikelola oleh empat organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah ini. Yakni di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Satpol PP untuk keamanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Kesbangpol untuk pengawasan.

“Tetapi kita di lapangan masih mendapatkan keluhan dari panitia penyelenggara pilwu bahwa masih kekurangan anggaran karena faktor-faktor tertentu. Ini yang menurut saya harus diantisipasi. Apakah itu masuk ke mana dan yang lainnya, sehingga kekhawatiran akan adanya gugatan dari pihak yang kalah terhadap pendanaan yang disinyalir bermasalah ini bisa diantisipasi,” pinta Junaedi.

Ia menambahkan, persoalan ketiga dan problem yang paling ramai dalam pilwu serentak 2017 yakni persoalan data pemilih. Pemilih itu menurut aturan yakni bagi mereka yang sudah berdomisili minimal enam bulan yang kemudian dibuktikan dengan KTP. Terhitungnya yakni dari mulai penetapan daftar pemlih sementara.

Dalam penetapan daftar pemilih sementara ini menurutnya rawan masalah. Sebab biasanya batasannya itu pada hari H pemilihan. “Nah ini mohon bisa disikapi oleh pemkab agar bisa dicari solusinya. Karena kita turun ke lapangan, ini termasuk diskusi yang paling ramai. Walaupun kita juga sepakat bahwa pengerahan calon pemilih menjelang hari H ini sedapat mungkin bisa ditertibkan,” kata Junaedi.

Surat edaran

Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan menyampaikan, sebenarnya jauh-jauh hari surat edaran kepada tim pengawasan pilwu di tingkat kecamatan sudah diberikan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat, agar mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh panitia pilwu serentak mengikuti jadwal tahapan sesuai ketentuan.

Terkait anggaran pun, kata dia, pemberian maksimal Rp 80 juta per desa terbilang sangat cukup untuk penyelenggaraan pilwu serentak. Namun ia mengakui, dimungkinkan terdapat kebiasaan yang ada di desa dalam menggelar pilwu.

“Seperti seragaman panitia dan lainnya. Kecuali kalau tidak menganggarkan untuk honor panitia, Linmas, kelengkapan TPS mungkin itu bisa protes karena kurang. Bahkan untuk makan minum kalau ada tamu dan rapat pun kita sudah beri anggarannya,” kata Nanan.

Ia melanjutkan, sedangkan terkait dengan daftar pemilih tetap (DPT), untuk antisipasi terjadinya penyelewengan, DPMD Kabupaten Cirebon selain sudah menyebar surat edaran pada Juli dan Agustus terkait sosialisasi untuk penetapan DPT kepada para panitia pilwu serentak, juga secara tatap muka pun sosialisasi sudah dilaksanakan.

“Artinya upaya kami di sini sudah sangat maksimal untuk penyelenggaraan oilwu ini berjalan dengan baik. Kita pun sudah anggarkan untuk pemutakhiran data DPT,” tambah Nanan

Sumber:  Kabar Cirebon

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.