banner 728x90

Syarat Calon Wabup Harus Mundur dari DPRD

Syarat maju dalam pencalonan wakil bupati pengganti Tasiya Sumadi Algotas akan dirasakan berat bagi anggota DPRD yang telah mendaftarkan diri.

Senin (31/7/2017), setelah panitia pemilihan wabup berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diketahui jika calon wabup telah ditetapkan menjadi dua orang dan masuk ke dalam tahapan pemilihan di panlih serta jika calon wabup tersebut berasal dari anggota DPRD maka keduanya harus mundur secara permanen sebagai anggota DPRD.

Dan jika tidak terpilih, maka anggota DPRD tersebut tidak dapat diaktifkan kembali menjadi anggota DPRD. Dari lima nama yang telah masuk ke tangan DPP PDIP, tiga di antaranya merupakan anggota DPRD yaitu Suherman alias Anger, Bejo Kasiyono, serta Sophi Zulfa.

“Dari lima nama ini nanti akan mengerucut menjadi dua orang. Nah, kalau dua-duanya adalah anggota DPRD maka kalau sudah masuk tahapan di panlih keduanya harus mundur sebagai anggota DPRD secara permanen. Kalau pemilihan pasti ada yang menang dan kalah, bagi calon wabup yang tidak terpilih dan dia kebetulan anggota DPRD ya sudah dia tidak bisa lagi menjadi anggota DPRD, mungkin ini yang dirasakan berat bagi calon wabup dari kalangan anggota DPRD,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Yuningsih usai konsultasi ke Kemendagri.

Menurut Yuningsih, pihaknya belum mengetahui pasti reaksi dari tiga anggota DPRD yang telah mendaftarkan diri di pencalonan wabup setelah ada info terbaru dari Kemendagri tersebut. “Kalau tetap maju dan mundur dalam pencalonan ini kan itu hak mereka bertiga, meskipun memang dirasakan berat,” katanya.

Ia menambahkan, nantinya jika anggota DPRD yang maju di pencalonan ini ternyata tidak akan mundur dari pencalonan dan mereka dinyatakan lolos dalam penetapan dua calon wabup, maka anggota DPRD tersebut harus membuat surat pernyataan mundur dari jabatannya di DPRD.

“Harus ada surat pernyataannya sebagai bukti mereka mundur dari anggota DPRD setelah masuk ditetapkan menjadi calon wabup di panlih,” ujar Yuningsih.

Selain itu, hasil konsultasi di Kemendagri pun menyatakan, tidak ada batas waktu untuk pemilihan calon wabup ini. Selama ini, panlih hanya mengetahui jika batas waktu pemilihan calon wabup untuk mengisi kekosongan adalah 18 bulan sebelum berakhirnya masa kepemimpinan Bupati H Sunjaya Purwadisastra.

“Aturan untuk mengisi kekosongan wabup ini di Kemendagri ternyata membolehkan pemilihan terus berjalan selama belum terpilih, misalnya bahkan masih diperbolehkan meski masa kepemimpinan Pak Sunjaya hanya tinggal beberapa bulan lagi. Jadi, kemarin-kemarin kan panlih merasa diburu-buru juga, sebab jika aturan 18 bulan harus terpilih sebelum berakhirnya kepemimpinan Pak Sunjaya artinya calon wabup harus ada pada Agustus atau September nanti. Tapi kalau pemilihannya tidak dibatasi ya selama belum ada turun nama dari DPP PDIP pun pemilihan tidak perlu terburu-buru,” ujarnya.

Surati partai pengusung

Menurutnya, yang penting adalah panlih harus terus menyurati partai pengusung, dalam hal ini DPP PDIP. “Seperti yang terjadi di Kota Cirebon kan tidak ada batas waktu untuk pemilihan wakil walikota, hanya kalau di Kota Cirebon itu terbentur dengan partai pengusung, sementara kalau di Kabupaten Cirebon kan satu paket saja yaitu dari PDIP,” katanya.

Dengan kondisi seperti ini, menurutnya, kemungkin berlarutnya pemilihan wakil bupati seperti halnya terjadi di Kota Cirebon bisa saja terjadi. Namun, Yuningsih menegaskan, pengisian kekosongan wakil bupati harus tetap dilakukan oleh Sunjaya.

“Sebenarnya wakil bupati wajib diisi, kita akan tetap minta posisi wabup ini diisi, khawatir satu orang saja dalam menjalankan roda pemerintahan tidak akan maksimal,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Panlih Rudiyana mengatakan, bisa terjadi kemungkinan nama yang muncul adalah nama di luar lima nama yang saat ini sudah berada di tangan DPP PDIP. Kelimanya adalah pengurus DPC PDIP Rita Komala, anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PDIP Suherman dan Bejo Kasiyono serta Sophi Zulfa, dan pengurus DPD PDIP Jawa Barat Sally Gantini.

“Dari DPP PDIP kan belum turun dua nama nih, ya mungkin saja nama yang muncul di luar lima nama yang telah mendaftarkan diri karena tidak ada nama yang sreg, semuanya serba memungkinkan. Ini kan haknya DPP PDIP, lagi pula tidak ada aturan baku yang melarang nama di luar yang telah mendaftar untuk dipilih sebagai wabup pengganti Pak Gotas,” kata Rudiyana.

Saat ditanya prediksi nama-nama di luar lima orang tersebut, Rudiyana mengatakan, memang belum terlalu ramai dibicarakan. “Namun ini bisa saja terjadi. Kami pun di panlih tidak tahu kenapa DPP PDIP begitu lama menggodok lima nama tersebut, mungkin sedang mencari yang paling kompeten di antara mereka,” ujarnya.

Sumber: Kabar Cirebon

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.