banner 728x90

Putusan MA Berisiko Terhadap Pasien, BPJS Berpotensi Turunkan Layanan

JAKARTA– Pascaputusan Mahkamah Agung (MA), layanan kesehatan melalui
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berpotensi turun.
Sinyal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut
keberlangsungan BPJS Kesehatan terganggu dengan batalnya kenaikan iuran.

Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi
mengatakan dirinya khawatir putusan MA akan mengganggu pelayanan BPJS
Kesehatan terhadap pasien. Dia pun meminta agar BPJS Kesehatan tak
menurunkan kualitas layanannya. Karena akan membahayakan.

“YLKI khawatir pembatalan itu (kenaikan iuran, /red/) berdampak terhadap
reduksi pelayanan kepada pasien. Kalau yang direduksi hanya layanan
nonmedis, masih lebih baik. Kalau yang direduksi layanan medis, bisa
membahayakan pasien,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/3).

Dikatakan, pengurangan layanan medis bisa berdampak pada keamanan
pasien. Misalnya penggantian jenis obat atau pengurangan dosis obat.
Menurutnya, putusan MA bisa dikatakan menggembirakan jika dilihat pada
konteks kepentingan jangka pendek. “Namun, bila ditelusuri lebih
mendalam, putusan itu juga berisiko tinggi bagi pelindungan dan
pemenuhan hak konsumen sebagai pasien BPJS Kesehatan,” tuturnya.

Selain itu, ia juga mendesak pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden
(Perpres) untuk menggantikan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan
Kesehatan yang dibatalkan MA. “Perpres pengganti itu penting untuk
menjamin kepastian hukum karena BPJS Kesehatan menyatakan akan tetap
menggunakan Perpres yang lama bila pemerintah belum mengubah atau
mengeluarkan Perpres baru,” katanya.

Tulus menilai, putusan MA tidak serta merta bisa membuat BPJS Kesehatan
tidak menaikkan iuran peserta. Dengan kata lain, kenaikan iuran tetap
akan diberlakukan oleh BPJS Kesehatan. “Karenanya, agar tidak
menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan dan berdampak pada
pelayanan kepada pasien, pemerintah harus cepat segera menindaklanjuti
putusan MA tersebut,” katanya.

Sementara Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menambahkan
pemerintah harus segera menindaklanjuti putusan MA. “Dengan putusan itu,
pemerintah wajib menghentikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan saat ini
juga,” katanya.

Politisi PKS itu menyambut positif putusan MA mengenai pembatalan
kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sebab, hampir semua konstituen yang
ditemui saat reses menolak kenaikan. “Saya sering menerima keluhan
mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan setiap bertemu dengan warga,”
katanya.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan siap
mematuhi putusan MA. Meskipun dirinya hingga saat ini belum menerima
detil amar putusan yang dikeluarkan pada Senin (9/3) itu. “Kami sangat
menghormati dan apa yang menjadi keputusan MA. Kami apatuhi. Namun, kami
belum mendapatkan detil amar putusan tersebut,” katanya di Kota Malang,
Jawa Timur.

Terkait itu, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan penghitungan
terkait dampak keuangan yang timbul dari putusan MA itu. “Kami belum
mendapatkan detil putusan itu, kapan mulai berlaku, apakah berlaku
surut, atau sekarang. Kami juga akan hitung dampaknya terhadap
pembatalan itu, termasuk implikasi keuangan,” katanya.

Fachmi menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rapat
termasuk berkoordinasi pada tingkat menteri, untuk mengantisipasi segala
dampak yang timbul akibat pembatalan kenaikan iuran tersebut.
Rencananya, pada rapat yang akan dipimpin oleh Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dalam waktu
dekat ini, akan membahas detil putusan MA. Namun, BPJS Kesehatan
menjamin bahwa operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan
tetap dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan putusan MA
akan berpengaruh terhadap keberlangsungan BPJS Kesehatan. “Tentu, kita
melihat keputusan tersebut bahwa Perpres BPJS, pengaruhnya ke seluruh
rakyat Indonesia. Keputusan batalkan satu pasal saja itu mempengaruhi
seluruh sustainability dari BPJS Kesehatan,” katanya di Kantor
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, Jakarta, Selasa (10/3).

Dijelaskan, pembentukan Perpres No 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan
telah mempertimbangkan seluruh aspek dan penuh dengan kehati-hatian.
“Saat pemerintah buat Perpres, semua aspek sudah dipertimbangkan,” ujarnya.

Katanya, aspek yang dipertimbangkan di antaranya meliputi
keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Program ini
mengupayakan jasa kesehatan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat
Indonesia. ”Kalau yang melaporkan itu menggunakan argumentasi mengenai
jasa kesehatan harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, maka kita juga
gunakan itu. Bagaimana bisa beri pelayanan, tapi tetap memiliki
keberlangsungan,” ucapnya.

Dia mengatakan akan terus memantau dampak keputusan MA tersebut. Sebab
keputusan tersebut akan mempengaruhi keseluruhan sistem JKN sehingga
tidak dapat dilihat sepenggal-penggal. “Kami terus melihat dari sebuah
ekosistem, tidak sepenggal-penggal. Kita melihat seluruh peserta dan
kesehatan keuangan BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Sumber : Radar Cirebon

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.