banner 728x90

Potensi Pajak di Kabupaten Cirebon Tinggi

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon menilai potensi pajak di Kabupaten Cirebon cukup tinggi. Namun, peraturan daerah yang mengatur pajak maupun retribusi justru tidak mengakomodasi potensi tersebut. Akibatnya, antara pajak ataupun retribusi yang ditetapkan melalui suatu perda seringkali tidak sesuai dengan realita. Untuk itu, Komisi II merencanakan untuk menaikkan sejumlah tarif pajak serta retribusi di tahun ini.

 

“Kita akan naikkan meski pengubahannya tidak signifikan, tapi minimal naik saja dulu. Kita harus malu dengan daerah tetangga, contohnya Kabupaten Kuningan yang dalam beberapa hal pajak maupun retribusinya telah tinggi, akibatnya kan bisa mendongkrak pendapatan asli daerah,” kata Ketua Komisi II DPRD, R Chakra Suseno seusai melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha galian pasir di kantor Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Cirebon, Selasa (7/2/2017).

Adapun dalam pertemuan ini akhirnya disepakati berbagai hal kenaikan tarif pajak yang termasuk ke dalam pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Menurut Cakra, para pengusaha akhirnya setuju karena mereka memahami kenaikan tarif pajak tersebut.

“Di Kabupaten Kuningan saja untuk pajak pasir itu mencapai Rp 40 ribu per meter kubik, tapi Kabupaten Cirebon hanya menetapkan Rp 10 ribu per meter kubik. Bagaimana PAD bisa terdongkrak naik kalau begini?” katanya.

Apalagi di tahun ini revisi perda Ruang Tata Ruang Wilayah bakal rampung. Dalam perda ini memungkinkan mengakomodasi sejumlah perizinan terkait pertambangan.

“Kita juga harus menyambut revisi perda RTRW, harus bisa dimaksimalkan tanpa merusak lingkungan,” ucapnya.

 Melesat tinggi

 Menurutnya, Kabupaten Cirebon yang diistilahkan sedang ‘take off’ ini sedang di ambang pembangunan yang melesat tinggi.

“Bayangkan dibutuhkan berapa juta kubik untuk pembangunan dan dibutuhkan tanah dari sektor MBLB, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. PAD harus melesat,” ucapnya.

Dirinya mendorong BPPD untuk meninjau ulang 11 pajak daerah. Perda retribusi serta pajak pun dimungkinkan untuk direvisi setelah terdapat sejumlah pengubahan tarif.

Sementara itu, Sekretaris BPPD, Adang Kurnida menyebutkan, pengusaha galian memang telah sepakat untuk menaikkan tarif. Hal ini disebabkan kesadaran para wajib pajak yang sudah tinggi.

“Memang telah disepakati sejumlah kenaikan tarif tersebut, tinggal nanti kita melangkah ke hal yang lebih teknis lagi,” ujar Adang.(C-11)

Sumber: Kabar Cirebon

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.