banner 728x90

Perda Retribusi Harus Direvisi

Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon mendukung adanya revisi peraturan daerah retribusi karena menilai perda terkait retribusi sudah tidak lagi sesuai dengan realita saat ini.

Akibat dari ketidaksesuaian tersebut, banyak pihak-pihak yang berada di bawah sebagai pemungut retribusi terkena tim sapu bersih pungutan liar.

Wakil Ketua DPRD, Hj Yuningsih mengatakan, di perda retribusi seringkali terdapat pungutan retribusi yang nilainya dilegalkan tapi justru nilainya sangat rendah.

Bahkan, pungutan retribusi di rumah potong hewan hanya dikenakan Rp 50/hewan, padahal sesuai realita saat ini harusnya retribusi tersebut dinaikkan. Hal ini justru menimbulkan pungutan liar karena tidak sesuai dengan perda retribusi yang telah ditetapkan.

Untuk itu, DPRD mendorong tiap-tiap perda terkait retribusi untuk direvisi. Kabupaten Cirebon setidaknya memiliki 10 jenis perda terkait retribusi. Di antaranya Perda Nomor 21 Tahun 2009 tentang Retribusi Kekayaan Daerah, Perda No 4 Tahun 2012 tentang Penganggaran dan Retribusi Perijinan Tertentu, Perda No 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, serta Perda No 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan.

“Makanya beberapa waktu lalu kita panggil organisasi perangkat daerah penghasil pendapatan asli daerah. Kita ingin sinkronkan terkait beberapa perda tentang retribusi yang memang harus direvisi, supaya disesuaikan dengan realita yang ada, sehingga meminimalisasi pungli di lapangan. Retribusi yang diambil memang tidak sesuai realita. Contoh, untuk parkir motor di perdanya hanya Rp 500, padahal kan sebenarnya petugas memungut Rp 1 ribu, makanya kita harus melegalkan Rp 1 ribu tersebut melalui revisi perda retribusi,” kata Yuningsih, Rabu (8/2/2017).

Yuningsih mengaku prihatin melihat beberapa petugas di lapangan yang terkena operasi tangkap tangan, padahal barang bukti yang disita tim saber pungli sebenarnya tidak seberapa. Dalam pemanggilan terhadap OPD penghasil PAD, diketahui pula terdapat beberapa OPD yang memroyeksikan pendapatan di 2017 yang cukup rendah.

Yuningsih mencontohkan Dinas Bina Marga yang memiliki proyeksi PAD di 2016 sebesar Rp 900 juta, namun setelah dinas ini dileburkan ke dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang menyatu dengan beberapa dinas lain seperti Pemberdayaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) justru pendapatannya merosot menjadi Rp 750 juta.

“Padahal, kalau sudah dileburkan kan harusnya proyeksinya meningkat, bukannya menurun. Namun, pihak PUPR memberikan sejumlah alasan, seperti pembelian sejumlah peralatan berat,” katanya.

Menurutnya, melihat kondisi yang ada saat ini, sumbangan PAD Kabupaten Cirebon bagi APBD hanya mencapai 15 persen saja. Padahal, idealnya sumbangan PAD Kabupaten Cirebon bagi APBD tersebut harus mencapai 25 persen. Sisa pendapatan lainnya yang dimasukkan ke dalam APBD adalah bantuan dari Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah pusat.

“Pendapatan benar-benar harus dimaksimalkan, salah satunya ya bisa kita lakukan melalui revisi perda retribusi. Selain bisa meminimalkan pungli di lapangan, revisi perda retribusi juga bisa memaksimalkan pendapatan,” jelasnya.

Pungli

Beberapa kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan tim saber pungli di Kabupaten Cirebon di antaranya adalah tertangkapnya oknum petugas pemungut karcis truk pengangkut galian pasir di Kecamatan Gempol, di tangannya diamankan barang bukti uang senilai Rp 323 ribu. Kemudian pada Desember lalu, tim saber pungli pun menangkap oknum pemugnut retribusi pasardi Kecamatan Ciledug, sebab oknum ini menarik keuntungan Rp 1 ribu dari karcis retribusi pasar yang seharusnya Rp 2.400 menjadi Rp 3.400. Dan yang terbaru adalah tertangkapnya satu kepala desa yang tertangkap tangan bersama sejumlah aparat desa karena diketahui melakukan pungli saat mengurus program prona.

Sebelumnya, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mulai melakukan langkah kenaikan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan kepada para wajib pajak. Ketua Komisi II R Chakra Suseno mengatakan, pihaknya sudah melakukan kesepakatan dengan para wajib pajak serta Badan Pengelola Pajak Daerah untuk kenaikan tarif tersebut. Meski kenaikan tidak signifikan, namun Komisi II mengharapkan kenaikan ini mampu mendongkrak PAD.(C-11)

Sumber; Kabar Cirebon

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.