banner 728x90

Pengelolaan BMD masih bermasalah

DPRD
Kabupaten Cirebon menilai, pengelolaan Barang Milik Daerah(BMD) masih
bermasalah. Berbagai kritikan pun disampaikan delapan fraksi di DPRD. Melalui
rapat paripurna tentang pandangan umum DPRD terhadap 4 raperda berikut pendapat
bupati terhadap dua raperda inisiatif DPRD, kemarin (11/3).

Anggota
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon Abdurrohman menyampaikan, terkait pengelolaan
barang milik daerah ini, pihaknya mengusulkan harus ada langkah cepat dan tepat
untuk menginventarisir aset daerah yang sudah tidak difungsikan.

Kemudian
terintegrasi melalui pelaksanaan pembuatan gudang (penampungan) aset daerah yang
sudah terbaharui, serta menunjuk juga pelaksana tugas atau pegawai yang bertangungjawab
dalam penanganan aset daerah tersebut.

Kemudian
pelaksana tugas itu diberi reward agar prinsip tangungjawab dan tugasnya berbanding
lurus dengan prinsip kesejahteraan,” jelas Abdurrohman yang juga
Komandan Banser itu.

Senada
disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD, Sofwan ST. Dia mengatakan, raperda
pengelolaan barang milik daerah adalah unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang efektif dan efisien.

Sebab,
aset daerah merupakan sumber daya yang memiliki potensi ekonomi bagi

pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu dan mengelola

aset
daerah agar bisa menciptakan aset yang bermanfaat, terangnya.

Dalam
kesempatan itu juga, pihaknya mempertanyakan pengelolaan barang milik daerah tersebut.
Menurutnya, apakah sudah menginventarisasi semua jenis barang milik daerah?
Kemudian berapa banyak yang masih berfungsi serta berapa banyak yang sudah
tidak dapat difungsikan.

Selanjutnya
apakah dalam pemanfaatan barang milik daerah ini sudah sesuai dengan peruntukannya?
Mohon jawaban,  tegas pria yang akrab
disapa Opang itu.

Kritikan
juga disampaikan perwakilan Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon, Nur Kholis.Menurutnya,
pengelolaan barang miliki daerah sangat berkaitan dengan keuangan daerah.

Kami
memandang ada beberapa masalah terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, seperti
tidak akuratnya penilaian aset daerah dan ketidakdisiplinan perangkat daerah,
sehingga menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan barang milik daerah untuk
menghasilkan pendapatan daerah,imbuhnya.

Menyikapi
hal itu, pihaknya juga mempertanyakan upaya apa yang akan dilakukan pemerintah daerah
dalam meminimalisir kemungkinan terjadinya kerugian daerah.

Selain itu, tambah dia, barang milik daerah cukup banyak sehingga membutuhkan sebuah sistem pengelolaan terpadu berbasis IT. Kami belum menemukan dalam Raperda ini, rencana Pemda mengadakan sistem pengelolaan barang daerah yang berbasis IT, pungkasnya.

sumber : Radar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.