banner 728x90

Open Bidding Sekda, Bupati-Wabup Beda Pandangan

Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tampaknya tidak satu pandangan dalam menyikapi lelang jabatan Sekda. Setidaknya hal ini terbaca dari pernyataan Wakil Bupati Ayu Tjiptaningsih yang meminta seleksi open bidding Sekda jangan by design. Pernyataan Ayu ini diduga tidak puas dengan nama-nama yang mendaftar openg bidding Sekda.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, H Sofwan menyebutkan, dalam proses pengisian jabatan Sekda melalui open bidding pihaknya menduga ada proses yang tidak obyektif. Indikasi ini terlihat dari warning Wakil Bupati Ayu Tjiptaningsih yang meminta pemilihan Sekda tidak by design.

Menurut pria yang akrab disapa Opang ini, sudah seharusnya proses dalam seleksi Sekda dilakukan secara obyektif dan profesional. Jangan sampai ada by design, sehingga open bidding yang digelar tidak dinilai hanya sebagai formalitas semata karena “pengantennya” sudah disiapkan.

Obyektivitas dan profesionalisme yang harus diterapkan panitia seleksi (pansel) perlu dilakukan agar menghasilkan Sekda yang terbaik dan berkualitas. “Sebab Sekda itu panglimanya PNS. Jadi kalau nanti yang terpilih menjadi Sekda tidak mempunyai integritas yang kuat, maka  kepemimpinannya tidak menumbuhkan etos kerja yang baik pula,” jelas Opang, Minggu (7/8/2022).

Politisi Partai Gerindra ini mendukung apa yang menjadi sorotan Wabup Cirebon terkait rekam jejak para peserta open bidding. Artinya, rekam jejak para peserta harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan penilaian.

Bagaimana pun, terang Opang, ketika rekam jejak pendidikan, lama bekerja, penempatan berdinas serta kinerja mereka selama menjadi ASN kurang baik, tentunya tidak seharusnya yang bersangkutan terpilih, baik di tiga besar maupun menjadi Sekda terpilih nanti.

“Dalam rangka meningkatkan performance kerja ASN, tentunya rekam jejak yang dimaksudkan Ibu Wabub itu kami sepakat. Apalagi Wabub itu kan bagian dari pengambil keputusan, kalau bagian dari pengambil keputusan saja memberi warning dan mempertanyakan sebuah proses agar obyektif, jangan-jangan ini prosesnya tidak obyektif,” tegas Opang.

Dugaan bakal tidak obyektifnya proses open bidding, jelasnya, tidak hanya dari warning Wabup Cirebon. Tetapi sejak awal dibukanya pendaftaran open bidding Sekda sudah terlihat. Yakni sepi peminat, sampai harus diperpanjang waktu pendaftarannya.

Opang menduga, para ASN khususnya eselon II sudah paham akan sia-sia jika mereka memaksakan diri ikut mendaftar open bidding. Karena dugaannya calon Sekda sudah disiapkan oleh Bupati Cirebon.

“Jadi pantas saja peminatnya sedikit. Apalagi saat proses pergantian Sekda juga saya mendapatkan sebuah pernyataan yang menggelitik dari salah satu ASN pada saat ada kegiatan di kecamatan. Saya enggak paham maksudnya apa dengan pernyataan yang kurang lebih begini, ‘kalau panglimanya saja dibegituin bagaimana anak buahnya?’” seloroh Opang.

Sebelumnya, Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih menyoroti proses seleksi jabatan pimpinan pratama Sekda. Ia meminta kepada Pansel agar bekerja secara profesional dan maksimal tanpa adanya kepentingan di dalamnya.

Menurut Wabup Ayu, posisi Sekda sangat vital dalam sebuah pemerintahan. Sehingga seleksi ini diharapkan dapat menghasilkan Sekda yang terbaik. “Jabatan Sekda kan sangat penting sehingga tidak boleh asal dalam menentukannya,” ujar Ayu.

Sumber : Kabar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.