banner 728x90

Merasa Lambat Tangani Bencana, DPRD dan Pemda Akur Bentuk BPBD

24 Maret 2015, Suasana ruang rapat di Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon berjalan landai. Karena dua lembaga itu sama – sama menyadari bahwa dalam menangani bencana lembaga khusus. Dalam rapat itu dipimpin langsung Ketua Pansus I Drs Zaenal Arifin Waud MSi yang didampingi belasan angggota pansus I lainnya. Sedangkan, mewakili ekskutif Kandisos Dadang Tresnayadi hadir bersama Kabag Kesra Setda H Zaenal Abidin SE MM dan Kabag Hukum Setda Uus Heriyadi SH CN dan pihak terkait lainnya. Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Cirebon Drs H Dadang Tresnayadi MM membenarkan jika pihaknya melihat dibentuknya BPBD sangatlah penting dan dibutuhkan karena akan bekerja sangat jauh lebih maksimal. Selama ini menurut Dadang, penanggulangan bencana di Dinsos hanya ada di salah satu seksi di bawah bidang. “Adapun pembentukannya berdiri sendiri setingkat eselon II atau bergabung dengan Dinas Sosial”.

Namun lanjut Dadang, meskipun ada BPBD nanti seksi penanggulangan bencana di dinasnya tetap ada dan tidak dihapuskan seperti yang berada di SOTK di Pemprov Jabar dan daerah lainnya. Dadang mengakui, belum adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selalu terkendala teknis saat memberikan bantuan di pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. “Pasca bencana juga terbagi-bagi tugasnya seperti rumah-rumah adalah tugasnya PU, Satlak bencana ini sementara dikomandoi Pak Sekda menaungi banyak dinas termasuk PDAM, kurang konsen kerjanya karena hanya dikeluarkan dengan keputusan bupati. Kalau nanti ingin dibentuk BPBD harus dengan perda”. Sementara itu, Ketua pansus I DPRD Drs Zaenal Arifin Waud MSi menjelaskan, hasil rapat di DPRD menyimpulkan kondisi objektif saat ini yang dikerjakan satlak penanggulangan bencana selalu mengalami kesulitan dalam hal teknis. Sehingga, lanjut politis PKB ini, pembentukan BPBD sangat penting.

“Kami mengajukan raperda inisiatif penanggulangan bencana. Tapi kita merasa terkendala karena Raperda tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) yang jauh-jauh hari diajukan mandek sehingga raperda ini juga mandek”. Dijelaskan Waud, raperda inisiatif DPRD tentang penanggulangan bencana tersebut berangkat dari telah dibentuknnya BPBD di berbagai daerah sehingga semangatnya membahas raperda tersebut dan berujung pada terbentuknya BPBD. ”Kami meninginkanbukan hanya selesai di tataran wacana”. Waud juga menyesalkan adanya pernyataan berbeda di tubuh Pemkab Cirebon Drs H Sunjaya Purwadisastra yang menganggap BPBD belum dibutuhkan tetapi sekda nya berbeda pandangan malah menanggap BPBD itu penting”. Sehingga, lanjut Waud, rapat ini ingin menyatukan persepsi ekskutif terhadap komitmen penanggulanggan bencanannya. “Hasil rapat tadi mayoritas ekskutif membutuhkan BPBD”.

Sumber : Rakyat Cirebon

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.