banner 728x90

Menunggu Dua Tahun, Perda RTRW Akhirnya Disetujui DPRD

Setelah menunggu dua tahun, akhirnya revisi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disetujui DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (18/5/2018), melalui rapat paripurna.

Revisi ini mencapai setengah dari  materi dalam Perda RTRW yang lama atau mencapai 50 persen, sebab harus banyak menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa mengatakan, revisi yang mencapai 50 persen dari materi semula yang akhirnya membuat proses revisi memakan waktu hingga dua tahun lebih.

Beberapa materi yang diubah di antaranya adalah zona industri yang ditetapkan 10 ribu hektare dari semula hanya 2 ribu hektare, zona pertambangan yang ditetapkan seribu hektare dari semula hanya 500 hektare, serta penambahan lahan pangan dan pertanian berkelanjutan (LP2B) yang semula 40 ribu haktere kini menjadi 45 ribu hektare.

“Kita sudah ada rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang terkait revisi Perda RTRW ini, kemudian dibahas di Pansus II, setelah selesai dibahas di Pansus II langsung kita setujui pada hari ini (kemarin),” kata Mustofa, usai rapat paripurna.

Menurutnya, kehadiran revisi Perda RTRW ini bukan berarti untuk melegalisasi atau memutihkan hal-hal yang tadinya merupakan polemik.

“Bukan dalam rangka melegalisasi, sebaliknya melalui persetujuan revisi ini maka diharapkan tercipta kondusivitas di Kabupaten Cirebon,” katanya.

Mustofa menambahkan, ke depan Pemerintah Kabupaten Cirebon harus segera membuat rencana detail tata ruang (RDTR). RDTR ini akan lebih detail mengatur suatu zonasi.

“Dalam revisi Perda RTRW ini kan belum ada detail zonasi, maka nanti kita harapkan bisa lebih detail melalui RDTR, sesuai aturan maka diberikan waktu tiga tahun untuk membuat RDTR tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Pansus II DPRD Kabupaten Cirebon Sofwan mengatakan, dibutuhkan prinsip kehati-hatian saat membahas revisi Perda RTRW ini.

“Kita perlu persiapan yang matang, setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian ATR dan dikonsultasikan ke biro hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, alhamdulilah hari ini (kemarin) disetujui,” kata Sofwan.

Menurut Sofwan, diperlukan keselarasan dan keseimbangan untuk membangun suatu daerah, lahan yang terbatas diperlukan tata ruang yang transparan, agar tercipta kehidupan yang nyaman.

Plt Bupati Cirebon Selly Andriany Gantina mengatakan, beroperasinya waduk Jati Gede, tol Cipali, maupun tol Cisumdawu, merupakan salah satu alasan kenapa Perda RTRW direvisi.

“Setelah ada persetujuan DPRD, akhirnya ada kepastian hukum terkait hal-hal yang diatur dalam Perda RTRW ini,” ujarnya.

Sumber: Kabar Cirebon

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.