banner 728x90

Luthfi Pasrah, Pembagian AKD Secara Proporsional

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi akhirnya pasrah terhadap desakan sejumlah fraksi. Setelah sekian lama terjadi kegaduhan di dewan, ia akhirnya angkat bicara mengenai dinamika terkait rencana perubahan Alat Kelengkapan DPRD (AKD). Ia mengaku, soal AKD sudah melakukan pembahasan dengan unsur pimpinan DPRD lainnya.

Menurutnya, pembahasan yang   dilakukan unsur pimpinan DPRD tersebut, yakni lebih ke arah sistem pembagian posisi AKD. Akhirya telah disepakati unsur pimpinan DPRD bahwa sistem yang akan digunakan yakni proporsional.

“Kalau kami inginnya satu paket. Pimpinan sudah menyepakati, kami inginnya proporsional. Kami tidak ingin ada yang ditinggalkan. Karena kelembagaan ini adalah kelembagaan bersama,” ucap Luthfi.

Ia menjelaskan, produktivitas lembaga ini adalah produktivitas bersama. Sekarang sudah harus jadi negarawan. Ada banyak kepentingan masyarakat yang lebih harus diutamakan. Seperti banjir, sampah pengangguran, maupun pembangunan infrastruktur.

Ia pun enggan berkomentar lebih terkait boikot yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Cirebon saat paripurna pada Jumat (1/7/2022) lalu. Namun, ia akan komunikasikan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) nanti. Yang jelas, di dalam lembaganya ini tidak ada pembelahan-pembelahan.

“Kita ingin proporsional. Kalau soal dinamika saat paripurna, arah sebenarnya bisa macam-macam. Nanti kita akan coba komunikasikan di Bamus bahwa AKD ini harus memperkuat kinerja legislatif. Tidak ada pembelahan-pembelahan yang menurut kami tidak perlu,” ungkapnya.

Namun, menurutnya, pemboikotan rapat paripurna itu akan mengevaluasi. Dan dinamika semacam itu merupakan hal yang wajar dalam sebuah proses untuk mengambil keputusan di suatu lembaga. Jadi, kegaduhan yang muncul menjelang perubahan AKD adalah hal yang biasa.

“Nanti kita akan minta teman-teman untuk mengevaluasi ini. Kan ini di ruang pimpinan dulu. Kita belum tahu juga secara detail penyebab situasi dinamika hari ini. Tapi ini biasa dalam politik. Sangat biasa. Artinya ada dinamika yang bekerja di dalam proses pengambilan keputusan. Pasti setiap pengambilan keputusan-keputusan ada yang melatarbelakangi situasinya,” jelas Luthfi.

Diberitakan sebelumnya, masih belum adanya kepastian atas janji Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi soal paripurna perubahan AKD, membuat Fraksi Golkar mendesak agar Badan Kehormatan (BK) di lembaga ini menyidang ketua dewan.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Cirebon, Anton Maulana menjelaskan, atas kegaduhan yang muncul di internal lembaganya, perlu disikapi oleh BK. Yakni dengan memanggil Luthfi selaku ketua DPRD karena usulan fraksi-fraksi agar adanya perubahan AKD tak diindahkan.

“BK harusnya bisa menyelesaikan kegaduhan AKD. Jadi kami minta BK undang Luthfi. Disidang kenapa permintaan fraksi-fraksi untuk perubahan AKD tak segera direspon,” kata Anton.

Sumber : Kabar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply