banner 728x90

LP2B di Kabupaten Cirebon Ditetapkan 45 Ribu Hektare

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Cirebon sudah ditetapkan seluas 45 ribu hektare dari rencana sebelumnya yang hanya 40 ribu hektare. Penetapan ini dilakukan melalui persetujuan revisi peraturan daerah tentang rencana ruang tata wilayah pada Jumat pekan lalu.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Chakra Suseno menyambut baik penambahan luas LP2B ini. Menurutnya, sebagian besar LP2B berada di wilayah barat Cirebon yang memang merupakan sentra padi, di antaranya Kecamatan Gegesik, Panguragan, serta Kaliwedi.
“Banyaknya LP2B di wilayah barat ini juga sudah kita pertimbangkan, antara lain dekat dengan saluran yang terhubung ke Waduk Jatigede di Sumedang,” kata Chakra, Minggu (20/5/2018).
Menurut Chakra, seluruh lahan seluas 45 ribu hektare ini sudah dikunci, dan tidak mungkin lagi bisa diotak-atik.
“Sudah dimasukkan ke dalam materi revisi Perda RTRW, artinya sudah dikunci dan tidak mungkin lagi bisa berubah. Secara total, Perda RTRW yang baru ini akan berlaku mulai 2018-2038, tapi bisa dievaluasi tiap lima tahun sekali,” ujarnya.
Chakra menambahkan, LP2B seluas 45 ribu hektare ini dirasakan sudah cukup ideal. Dalam revisi Perda RTRW ini pun dimasukkan perubahan lainnya yakni luas zona industri yang sudah ditambah menjadi 10 ribu hektare dari semula yang hanya 2 ribu hektare.
“Nanti kita akan minta Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk membuat draf detailnya dalam Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), paling lambat tiga tahun Perda RDTR ini sudah harus ada setelah revisi Perda RTRW disetujui DPRD,” ungkapnya.
Komisi II DPRD pun akan menerapkan sistem by name by adress, sehingga suatu lahan bisa diketahui siapa pemiliknya. Seperti diketahui, dari total luas LP2B sebagian besarnya merupakan milik warga. Sistem by name by adress ini diperlukan agar lahan milik seorang warga bisa diketahui dan Pemkab Cirebon bisa melakukan upaya ganti rugi lahan jika warga tersebut berniat menjual tanahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Ali Effendi mengatakan, sudah merencanakan seluruh lahan yang telah terdata akan dicari juga pemiliknya.
“Jadi sifatnya by name by address, lahan yang kita masukkan ke dalam lahan abadi kemudian ada pemiliknya maka pemiliknya harus diberikan kompensasi. Nah, kita nanti akan koordinasi dengan Badan Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait hal ini,” ujarnya.
Menurut Ali, jika seluruh lahan abadi ini sudah ditetapkan, maka sudah tidak ada lagi alasan untuk melakukan alih fungsi lahan. “Dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang digunakan sebagai acuan untuk Perda Lahan Abadi, jika sengaja melakukan alih fungsi lahan di luar prosedur dan mengorbankan lahan abadi maka siap-siap saja didenda paling minimal Rp 1 miliar dan di penjara satu tahun,” ujarnya. (C-11)

Sumber: Kabar Cirebon

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.