banner 728x90

Komisi IV Soroti Program Bansos Tak Tepat Sasaran

Program bantuan sosial (Bansos) banyak yang terdistribusikan tidak tepat sasaran, jumlahnya cukup banyak, diperkirakan mencapai 400 ribuan.

“Hasil verifikasi faktual Dinsos, ada 400 ribuan jumlah penerima bansos tidak layak menerima bantuan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan, kemarin.

Pihaknya mempertanyakan, problem itu kenapa masih terus terjadi, sementara verifikasi faktual terus dilakukan. Memang, kata Aan, hasil dari verifikasi faktual itu ada hasilnya.

Terjadi penurunan angka penerima Bansos. Aan menyebutkan berdasarkan data tahun 2020 lalu, sebanyak 1,6 juta warga Kabupaten Cirebon, masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Tapi di tahun 2022 ini, lanjut Aan ada pengurangan menjadi 1,2 juta jiwa yang terdata masuk dalam DTKS. “Dari total itu, sebanyak 232.943 KK sebagai penerima BPNT dan 93.659 sebagai penerima bantuan PKH,” ungkapnya.

” Tapi yang jadi persoalan dilapangan banyak orang mampu malah menerima bantuan. Yang tidak mampu, malah tercoret. Kita tanya kenapa bisa terjadi begitu? Tanyanya.

Ternyata persoalannya karena banyak orang meninggal tidak dilaporkan, bahkan ada juga yang datang atau pindah tempat tinggal tidak tercatat. “Kita minta ke Disdukcapil untuk bisa diverval lagi,” kata Aan.

Politisi PDIP itu mengingatkan Puskesos agar pada saat melakukan verifikasi faktual bisa berlaku independen. Jangan mau mendapat tekanan dari pihak luar. Sehingga hasil verifikasi faktualnya objektif.

“Kalau layak menerima, ya tulis layak. Kalau tidak layak menerima ya tulis tidak layak menerima,” katanya.

Sebenarnya untuk pendataan sudah selesai, hanya ada kendala di pusat, karena ada pemeliharaan server. “Insyaallah data 2022 akhir, bisa clier semua,” katanya.

Terkait pihak BNI yang dihadirkan, mereka kata Aan bertanggung menuntaskan persoalan mesin edc. Pasalnya banyak terjadi mesin edc terbang. Maksudnya lanjut politisi empat periode itu, banyak e-waroeng yang melakukan peminjaman mesin edc.

“Edc punya e-wareong, karena disana edc tidak aktif, dipinjam lah. Itu banyak terjadi. Kita minta BNI bisa membenahi,” lanjutnya.

Pihaknya juga meminta pembenahan e-waroeng, karena dari 232.943 KPM, harusnya ada 1.000 an mesin edc yang disiapkan, tapi ternyata hanya ada 543 e-waroeng yang memiliki mesin edc, artinya masih kurang banyak.

Harusnya maksimal e-waroeng itu melayani 250 KPM saja. “Tapi di lapangan masih banyak e-waroeng yang melayani 500 bahkan 900 KPM,” tuturnya.

Komisi IV pun meminta pihak BNI untuk menuntaskan persoalan mesin edc. BNI menyanggupi, hanya tidak bisa serentak. Mereka akan menyelesaikan perlahan-lahan. Menurut Aan, e-waroeng sampai saat ini masih berlaku. Masih tetap exis. Meskipun pola pendistribusian bantuan sudah melibatkan PT Pos. Ternyata ada perubahan mekanisme penyaluran. Sistemnya bergantian. “Tiga bulan di e-waroeng, 3 bulan lewat pos. Bulan depan tahun ini, lewat pos. Nanti Januari tahun depan e-waroeng lagi.  Nanti kita udang PT POS nya,” pungkasnya.

Sumber : Fajar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply