banner 728x90

Komisi IV: Masih ada Perusahaan Bebankan Jaminan Kesehatan Karyawannya ke Pemerintah

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Siska Karina menduga masih adanya perusahaan yang  masih membebankan jaminan kesehatan karyawannya terhadap anggaran APBD dan APBN.

Dari sejumlah data dan hasil kunjungan ke sejumlah perusahaan, ia menegaskan masih terdapat karyawan perusahaan yang masih menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan.

Dikatakannya, sudah seharusnya karyawan perusahaan tersebut masuk dalam kategori penerima BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah.

“Besaran persentase iuran BPJS Kesehatan perusahaan sebesar 5 persen dari upah atau gaji bulanan. Dari 5 persen tersebut, 4 persen ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja melalui tunjangan BPJS. Sisa 1 persen akan dibayarkan karyawan yang dipotong dari gaji,” terangnya, kemarin.

Masih kata dia, bilamana tidak segera dilakukan penindakan. Maka hal ini dapat merugikan negara mengingat BPJS Kesehatan PBI masih banyak mengcover pekerja di sejumlah perusahaan.

“Dengan seperti itu ada beberapa uang negara yang salah sasaran untuk mengcover kesehatan warga, sudah seharusnya itu kan tanggungjawab perusahaan untuk menjamin kesehatan karyawannya,” paparnya.

Dijelaskannya, dalam pasal 13 Perpres No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran di setiap bulannya.

“Aturan itu kan sudah jelas bunyinya mewajibkan perusahaan memberikan jaminan kesehatan kepada karyawannya,” jelasnya.

Ia meminta hal ini untuk dapat ditanggapi serius oleh Dinas Ketenagakerjaan sebagai pembina perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon.

“Dengan seperti ini menandakan Disnaker tidak bekerja secara serius sebagi pembina perusahaan, belum lagi Wasnaker (Pengawas Ketenagakerjaan) yang kurang memaksimalkan fungsinya,” ucapnya.

Praktek semacam ini dinilainya sudah sangat merugikan pemerintah, pasalnya anggaran untuk jaminan kesehatan tersebut kurang mendapat pengawasan dari eksekutif.

Apalagi perusahaan merupakan pihak yang mencari keuntungan dari setiap aktifitasnya melepaskan tanggungjawab terkait jaminan kesehatan karyawannya.

“Praktek semacam ini tidak cuma satu atau dua yang dilakukan oleh perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon,” paparnya.

Ia meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa segera menyelesaikan persoalan ini. Mengingat adanya kebocoran APBD dan APBN untuk membiayai PBI JK BPJS Kesehatan bagi karyawan di sejumlah perusahaan.

Sementara itu, Bupati Cirebon Imron setelah mendengar kabar ini menegaskan agar semua pihak yang mengetahui akan hal ini untuk segera melakukan laporan.

“Kalau ada yang sudah tahu laporin ke saya langsung karena ini sudah keterlaluan,” ungkapnya.

Ia juga mengaku baru mengetahui kabar ini dan dinilainya hal ini sudah merugikan negara. Oleh karena itu, dirinya meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk segera menginventarisir perusahaan mana saja yang karyawannya masih menggunakan BPJS PBI.

“Tingkat pengawasan dinas saya rasa kurang, kalau perusahaan tidak mengkonversikan ke BPJS kesehatan tunggu aja ada sanksi bagi mereka (perusahaan,-red),” pungkasnya. (Ghofar)

Sumber : Fajar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.