banner 728x90

Komisi IV Akan Panggil Pihak SMKN I Lemahabang Terkait Pungutan Rp 4,5 Juta per Siswa

19 Juli 2016, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon langsung menyikapi dugaan pungutan liar (pungli) kepada seluruh siswa baru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Lemahabang. Pihak sekolah bakal dipanggil untuk dimintai klarifikasinya.

Hal itu dikemukakan, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan, menyikapi karut marutnya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kab Cirebon, termasuk adanya pungli di salah satu sekolah.

“Saya mendapat kabar, ada satu sekolah yang melakukan pungutan kepada calon peserta didik. Salah satunya di SMKN Lemahabang, yang melakukan pungutan hingga Rp 4,5 juta per siswa. Itu tidak benar. Sebelum pelaksanaan PPDB, dalam rapat saya tegaskan tidak boleh ada pungutan dalam proses PPDB,” kata Aan, Selasa (19/7).

Menurutnya pungutan itu tidak boleh dilakukan, baik untuk PPDB di Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk juga SMK.

Menurut Aan, apa yang dilakukan pihak SMK Lemahabang jelas melanggar aturan yang sudah ditegaskan dalam Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Bupati (Perbub). Ia meminta agar persoalan itu diusut hingga tuntas, siapa-siapa yang terlibat termasuk yang telah menyetujuinya, karena jelas menyalahi aturan.

“Jadi kalau sudah ada pungutan itu sudah menyalahi aturan. Nanti akan kita panggil itu, termasuk mengumpulkan pihak-pihak terkait seperrti Komite Sekolah setempat, Dinas Pendidikan (Disdik), dan juga Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Ia menegaskan, segala bentuk pungutan kepada siswa baru dalam proses PPDB tidaklah dibenarkan, meskipun alasannya untuk membangun Ruang Kelas Baru (RKB) atau rehab ruang kelas. Sebab lanjut Aan, pengadaan RKB dan rehab di setiap sekolah, sudah dianggarkan pemerintah beserta pemerintah daerah setempat.

“Kalau memang membutuhkan ruang kelas baru, tentu harus berkoordinasi dengan disdik. Nantinya kan bisa dianggarkan di APBD Kabupaten Cirebon, karena memang tidak boleh ada pungutan,” ungkap Aan.

Ia juga menegaskan, jika memang terbukti melakukan pungli dalam proses PPDB tersebut, maka sanksi yang akan diberikan sesuai dengan yang tertuang dalam UU maupun Perbub yang telah berlaku.

“Sejauh ini kami baru mendengar di satu sekolah, namun kalau ada kasus yang sama, kami meminta kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada kami dan kami akan segera menidaklanjuti laporan tersebut. Rencana kita panggil semua yang bersangkutan minggu depan,” kata Aan.

Kadisdik Kabupaten Cirebon, H. Asdulah Anwar sendiri membantah pihaknya telah memberi rekomendasi SMK Lemahabang melakukan pungutan tersebut.

“Saya belum mendapatkan informasi apa-apa, kalau kepala sekolahnya mengklaim sudah izin, mohon tunjukkan, karena saya merasa belum pernah tanda tangan. Jangan bohongi rakyat,” kata Asdulah singkat.

Untuk diketahui, pihak SMKN 1 Lemahabang berencana membangun dua lokal RKB. Sehingga untuk merealisasikan pembangunan tersebut, pihak sekolah telah membebankan pembiayaan kepada siswa-siswi baru yang telah mengikuti proses PPDB Tahun Ajaran 2016/2017, sebesar Rp 4,5 juta per siswa.

Pihak sekolah pun mengaku sudah berkoordinasi dan mendapat izin dari Disdik setempat untuk melakukan pungutan tersebut.

sumber : Cirebon Fajar News

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.