banner 728x90

KOMISI III Pelajari Program Bank Sampah Komisi II & III Study banding Ke Yogyakarta

Hal yang cukup menarik,Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan sosialisasi dan sudah digencarkan oleh masyaratakat di kampung-kampung di 14 kecamatan dengan Program bank sampah yang merupakan inisiatif dari ibu-ibu PKK dimana sampah yang telah dipilih dan dipilah bisa ditukarkan dengan sejumlah uang dari Pemerintah kota.

Guna memperdalam pengetahuan seputar peningkatan PAD, pengelolaan Pasar tradisional dan pengelolaan sampah, Komisi II dan III mengadakan Study Banding ke DPRD Kota Yogyakarta, Rabu (19/11). Turut serta pada kegiatan tersebut, perwakilan dari Dinas Pedagangan dan Industri kabupaten Cirebon dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon.

Wakil ketua DPRD Kabupaten Cirebon, DRS.H Subhan mengatakan, pihaknya berterima kasih atas berbagai penjelasan yang disampaikan pihak DPRD Kota Yogyakarta, utamanya tentang penganganan sampah.
“Walaupun tak pnya TPA, tetapi Yogyakarta punya solusi dengan formula yang luar biasa,” ungkap Subhan.

Menurut Subhan, hasil Study Banding ini akan dipelajari untuk dijadikan bekal Pemerintahan yang baru sehingga sehingga ke depan ada perubahan ke arah yang lebih maju.
Pada Study Banding tersebut, Komisi II dan III mendengarkan paparan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta.

Program “TOMIRA” di Kulonprogo
Perlu diCoba di Kabupaten Cirebon

Jajaran Komisi II dan III DPRD Kabupaten Cirebon cukup kagum atas program-program dari Pemerintahan Kabupaten Kulonprogo, dimana dapat mengatur baik permasalahan sampah sampai membuat program tokoh milik rakyat.

“Kami akan coba implementasikan program TOMIRA ini sebagai bahan program untuk peningkatan PAD” papar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka, SH di sela-sela Study Banding ke Kabupaten Kulonprogo, Rabu (13/11).

Dalam Study Banding yang menitik-beratkan kepada Peningkatan PAD, Pengelolaan Pasar Tradisional, dan Pengolahan Sampah dan Limbah tersebut, rombongan DPRD Kabupaten Cirebon mendapat penjelasan dari Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Berikut Penjelasannya,:
“Kabupaten Kulonprogo mempunyai 12 Kecamatan dengan 87 Desa dan 918 pedukuhan dengan luas wilayah 58.627 Ha dan jumlah peduduk 447.007 jiwa”.

Kabupaten Kulonprogo tengah mengga-lakan gerakan pro beras dimana raskin diganti dengan beras daerah, PNS juga membeli beras petani dari gapoktan sebanyak 10kg/bulan, dan jumlah produksi untuk PNS Setda sekitar 161ton/tahun.

Dalam pemberdayaan ekonomi, Kulonprogo mempunyai modifikasi program nasional BPNT yaitu dari APBN dengan memberdayakan e-warong sebanyak 111 e-warong degan penerima 49.515 rumah tangga, produk yang didistribusikan merupakan produksi local, pemilik e-warong, gapoktan, dan peternak lokal turut mendapatkan manfaat ekonomi dari program ini, dimana terdapat 12 gapoktan penyuplai beras dan 53 kelompok penyuplai telur.

Dhian Novitasri, S.Pd. Dijelaskan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebesar Rp1,8 Triliun lebih dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta Tahun 2019 adalah Rp653 Miliar dan target untuk Tahun 2020 adalah Rp800 miliar.

“PAD yang terbesar dari pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan” ungkan Dhian.

Untuk meminimalisasi dan bahkan untuk menghindari manipulasi pajak dari wajib pajak, sambng Dhian, Kota Yogyakarta telah memberlakukan e-tax dan topcash.

“Saat ini wali Kota mulai melakukan moratorium pembangunan dan pemberian izin pada hotel baru dikarenakan warga asli Yogyakarta semakin berkurang karena tersingkirkan. Bahkan untuk izin pembangunan hotel sudah benar-benar dipangkas” katanya dan menambahkan, retribusi dari sampah juga menyumbang PAD namun dalam angka yang tidak besar.

Saat ini Kota Yogyakarta tidak mempunyai TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah, namun dengan sewa di Kabupaten Bantul. “Untuk pengolahannya menggunakan dana istimewa/bantuan keaungan khusus sebesar Rp115 Miliar dari Pemerintah provinsi untuk Kabupaten/Kota” katanya Dhian.

Hal yang cukup menarik, Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan sosialilsasi dan sudah di gencarkan oleh masyarakat di kampung-kampung di 14 Kecamatan dengan Program bank sampah yang merupakan inisiatif dari ibu-ibu PKK dimana sampah yang telah dipilih dan dipilah bisa di tukarkan dengan sejumlah uang dari Pemerintahan Kota.

“Terhadap Pengelolaan pasar, Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai Dinas Pasar yang berlokasi di Pasar Beringharjo” ungkapnya dan menambahkan, pengelolaan dan pembangunan pasar di Kota Yogya dari usulan memlaui pendanaan dari DAK.**

Sedangkan dari APBD Kabupaten dengan sasaran lansia dan PMKS miskin sebanyak 882 orang, bekerjasama dengan Bank Jateng dan jaminan hidup dipergunakan untuk memenuhuhi kebutuhan protein hewani (ikan lele yang dipasok dari peternak lele lokal).

Terkait dengan PAD, pendapatan terbesar Kabupaten Kulonprogo berasal dari sektpr pajak tempat hiburan dan wisata.

Sementara itu, Ketua Komisi III H.Hermanto, SH menanyakan tentang pengolahan sampah dan limbah. “Bagaimana dengan pengolahan sampah dan limbah, apakah ada Perda tentang Persampahan?” Tanya Hermanto.

Asisten Administrasi Pembangunan Pem-kab Kulonprogo. Sunarjoko menjelaskan, tentang persampahan Kulonprogo mengacu banyak peraturan perundangan diantaranya: berdasarkan UU RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah rumah tangga, Permen LH No.13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) melalui bank sampah, Perda Kulonprogo No.1 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Perbup Kulonprogo No.68 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta Perbup Kulonprogo No.35 tahun 2019 tentang Pengendalian Sampah Plastik pada tempat daya tarik wisata.

“Kami juga mempunyai KSM/Kelompok Swadya Masyarakat yang mengelola bank sampah di tiap Kecamatan dan Desa ” kata Sunarjoko.

Wakil Ketua Komisi III, H.M. Ridwan menanyakan ikhwal inisiasi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi. “Sejauh mana inisiasi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi? Juga meningkatkan PAD dari keberadaan pasar tradisional” Tanya Ridwan.

Atas pertanyaan tersebut, kepala Dinas Perindustrian dan Perdangangan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Ifah Mufidati menerangkan, pihaknya memiliki TOMIRA (Toko Milik Rakyat) hasil kerjasama dan sharing dengan dinas koperasi mengacu pada Perda No.5 Tahun 2016 tentang perlindungan produk lokal dimana 20% space tomira adalah produksi unggulan lokal. Hal ini kami jadikan sebuah prestasi dalam rangka menyelamatkan pasar rakyat sendiri dari cangkraman pengusaha luar.

“Format Tomira memang sedikit mengecoh dalam arti sangat mirip dengan toko-toko modern yang ada selama ini, karena memang berawal dari adanya toko modern Indomarco dan Alfaria yang akhirnya kami take over menjadi tomira dengan kerjasama dengan mereka dalam supply barang saja tanpa fee management dan fee royalty” papar Mufidati.

Saat ini, sambung Mufidati, mempunyai 30 (Tiga Puluh) pasar daerah dan hanya 1 (satu) yang kepemilikan Pemda aset tanahnya, lainnya yaitu 8 (delapan) tanah kas Desa, 8 (delapan) Provinsi dan 2 (dua) Kepemilikan perorangan.**

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.