banner 728x90

Komisi II: Perusahaan Diminta Kontribusi untuk Tuntaskan Persoalan Kabupaten Cirebon

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon meminta perusahaan-perusahaan besar yang ada di daerah ini diminta keterlibatannya dalam menuntaskan persoalan yang ada di Kabupaten Cirebon, salah satunya melalui CSR-nya. Pasalnya persoalan di Kabupaten Cirebon masih banyak yang belum dituntaskan, mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, sampah, banjir dan lainnya.

Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon beserta rombongan Senin siang (22/8) pun berkunjung ke PT Jasamarga Palikanci di Desa Ciperna, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, terkait pengelolaan CSR. Kehadiran rombongan tersebut, untuk mempertanyakan dan memastikan sejauh mana keterlibatan PT Jasamarga Palikanci dalam pembangunan daerah melalui CSR-nya.

Ketua Komisi II, DPRD Kabupaten Cirebon, Pandi menjelaskan, keberadaan PT Jasamarga di Cirebon, harusnya memberikan imbas positif bagi daerah. Tak hanya sebatas menghadirkan lima gate tol disepanjang jalur tol di wilayah Kabupaten Cirebon, tapi harus ada imbas positif bagi daerah. “Dari lima gate tol itu, kami lihat selalu ramai. Itu kan merupakan aset. Tapi kami tidak tau, seberapa besar aset yang didapat. Kami mendorong CSR dari setiap perusahaan muncul angka, untuk berbagi dengan masyarakat. Termasuk dari Jasamarga Palikanci ini,” katanya.

Politisi PKB itu menegaskan yang namanya CSR itu, diwajibkan untuk semua perusahaan. “Kami ingin perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon, ikut serta membantu pemkab menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Apakah itu, dibidang infrastrukturnya, bidang kesehatan, pendidikan atau bidang lainnya,” kata dia.

Hal senada disampaikan anggota Komisi II, R Hasan Basori. Menurutnya, kepentingan dari Komisi II, untuk menginventarisir dan membantu dalam proses pendataan. Mengingat, sebelumnya, pengelolaan CSR itu, leading sektornya ada di Bapelitbangda. Kemudian belum lama ini, dialihkan ke Bagian Perekonomian Setda.  “Kalau misalnya, Jasamarga sudah melakukan langkah penyaluran CSR, kami sangat mengapresiasinya. Tapi, karena adanya pengalihan pengelolaan CSR ini, kami merasa perlu untuk melakukan komunikasi ulang dengan perusahaan-perusahaan yang ada,” katanya.

Harapannya, ada keterlibatan dari perusahaan melalui CSR nya itu, untuk membantu Pemkab  dalam menangani sejumlah persolaan yang ada. Hasan Basori menegaskan ketika ada komitmen ke arah itu, mungkinkah kedepannya bisa melakukan dorongan politik, untuk mengarahkan penyaluran CSR itu, untuk skala prioritas pembangunan tahunan. “Seperti melakukan perbaikan untuk ruang kelas yang ambruk. Mengingat ketika berkaca pada anggaran Pemkab, nilainya terbatas. Bisa tidak, Jasamarga mengalokasikan misalnya 20 persen CSR nya kearah sana,” imbuhnya.

Dipastikan, kata Hasan Basori pihaknya tidak akan meminta anggaran langsung, semuanya dipersilakan, perusahaan yang mengelola. “Kami taunya, sekolah atau apapun itu, bisa diperbaiki, kami sebagai penerima manfaat saja,” katanya.

Sementara, General Manager PT Jasamarga Palikanci, Nasrullah menjelaskan, perusahannnya memiliki program CRS. Bahkan, ada dua program tersebut. Istilahnya mereka sebut program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dan program Bina Lingkungan. Semuanya sudah dilakukan. Bahkan rutin dilakukan. Termasuk di masa pandemi 2020 lalu.  Ia pun sepakat, ketika dalam penyalurannya nanti sistemnya dirubah. “Itu rutin kami lakukan. Saya pun sepakat, kami siap melaksanakannya ketika proses penyalurannya itu ternyata prioritasnya dirubah. Kami siap bersinergi. Tinggal kita berkomunikasi saja,” pungkasnya.

Sumber: Fajar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.