banner 728x90

KOMISI II Perijinan PT.Sukses Plasindo Disional Mad Saleh: Ijinnya Gudang Tapi Sudah Beroperasi

Pengusaha yang berinvestasi di Kabupaten Cirebon, syarat dari regalitas formal harus ditempuh terlebih dahulu. Jika syarat legalitas formal belum ditempuh tidak dibolehkan ada kegiatan dulu.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon,Mad Saleh, di hadapan Camat setempat dan perwakilan PT.Mitra Sukses Plasindo,M. Insyaf,Rabu (27/11).

“Salah satunya stockpile punya PT.Mitra Sukses Plasindo izinya gudang tapi sudah beroperasim. Jadi jangan sampai seperti ini,”ujar Mad Saleh.

Politisi PKB tersebut dengan tegas menyatakan, segala macam bentuk investasi agar legalitas formal yang belum jelas harus ditempuh dulu.

Camat pangenan,Bambang menjelaskan,pada izin awal pembuatan gudang pada saat Camat Mukhlas,”Sementara untuk perizinan pabrik belum,masih rekomendasi karena pembangunannya juga masih belum dilaksanakan”ungkap Bambang.

Perwakilan PT. Mitra Sukses Plaisindo, M. Insyaf mengatakan, pihaknya sudah menempuh izin fatwa sudah terbit, izin lokasi sudah ada dan juga izin alih fungsi sudah ada.

“Saat ini baru sebatas melakukan pemantangan lahan. Sebab kalau pematangan lahan belum dilaksanakan, kami kesulitan untuk mengukur detail rencana pembangunan untuk bisa memastikan ukuran dan dimensinya”beber Insyaf seraya menambahkan, untuk menindaklanjuti proses pembangunan belum sampai ke arah sana.

Lebih lanjut dikatakan Insyaf, pihaknya melaksanakan pematangan lahan karena sebagai syarat keluar IMB, karena syarat keluarnya IMB dari jumlah ukuran dan dimensinya secara mendetail.

“Oleh karena itu kami mohon ada bimbingan dari Dinas terkait dan arahkan dari komisi II DPRD Kabupaten Cirebon” pinta Insyaf dan menambahkan, pabrik kami juga sudah komitmen akan memperkerjakan 50% dari penduduk setempat.

Kemudian terkait CSR, sambungnya, pihaknya sudah membantu pembangunan musholah, paud dan saluran pada masyarakat semua itu ada didaftar kajian Dinas perizinan.

Terkait dengan Amdal,Insyaf mengakui belum ada karena masih ada kajian teknis bentuk gudang seperti apa dan kajian kontur tanah seperti apa.”Maka dari itu tentang Amdal masih menunggu proses kajian tanah”katanya.

Lokasi pabrik pun dipertanyakan anggota komisi II Mamat Surahmat. “Apakah lokasi pabrik masuk zona industri?” tanya Mamat.
Sementara Wakil Ketua Komisi II, H.M. Ridwan menyarankan agar pihak perusahaan merangkul dan mendengarkan aspirasi LSM,dan legalistas formal tetap ditempuh.

Pada bagian lain, Sekretaris Komisi II M.Khanafi, SH, MH mengatakan, dalam surat rekomendasi Camat, disebutkan bahwa dilarang mengadakan kegiatan sebelum izin-izin seperti izin fatwa, izin lokasi, dokumen lingkungan, IMB dan izin lainnya yang sesuai peraturan yang berlaku diterbitkan.

Atas pertanyaan dan pernyataan tersebut, M. Insyaf menjelaskan, pihaknya sudah melampirkan suratnya yang menyatakan masuk dalam zona industri.

Kemudian untuk prosedur yang sudah ditempuh,lanjutnya, diantaranya adalah fatwa, izin lokasi, dan izin alih fungsinya.

“Lambatnya proses perizinan/administrasi itu menjadi masalah bagi kami pihak investor oleh karena itu kami mohon kepada Komisi II adanya evaluasi terhadap dinas terkait” pinta Insyaf.

Insyaf menambahkan, yang ia laksanakan sekarang ini hanya sebatas pengurugan untuk pembentukan kontur tanah dan akses jalan. “yang kami lakukan tersebut untuk menempuh sarat IMB”pungkus Insyaf.**

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.