banner 728x90

KOMISI I Evaluasi pelaksanaan Pilwu serentak & Kelembagaan Desa Di Kecamatan Tengahtani

Guna mendapatkan informasi terkait dengan proses pemilihan kuwu serentak dan tentang kelembagaan Desa, jajaran komisi I menggelar kunjungan kerja ke kantor Kecamatan Tengahtani, Yuyu, S.AP didampingi oleh DPMD, Kuwu, BPD Se Kecamatan Tengahtani.

Ketua KOMISI I,Abdul Rohman mengatakan, selain bersilahturahmi pihaknya ingin mendapatkan laporan terkait dengan pemilihan Kuwu serentak dan tentang kelembagaan Desa.

“Meskipun Komisi I tidak terlibat langsung, tetapi fungsi pengawasannya melekat terhadap 2 hal tersebut dikarenakan ada kaitannya deangan penggunaan APBD II” ungkap Abdul Rohman.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Tengahtani, Yuyu, S.AP menjelaskan, untuk kelembagaan Desa masih tergantung dengan jumlah penduduk, namun standar struktur kelembagaanDesa terdiri dari Kuwu, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan,Kepala Urusan Umum. Kepala Urusan Ekbang, Kepala Urusan Kesra,Kepala Urusan Pemerintahan,dan beberapa kepala dusun tergantung jumlah penduduknya.

“Terkait dengan Pemilihan Kuwu Serentak di wilayah Kecamatan Tengahtani hanya ada dua Desa yang menggelar yaitu Desa Gesik dan Kemlaka Gede “papar Yuyu dan menambahkan, secara keseluruhan berjalan dengan lancar, tertib dan aman.

Pada bagian lain, Sekretaris Desa Kemlaka Gede, Wahid hasym yang menyampaikan, terkait dengan honor BPD yang sampai dengan saat ini masih belum ada kenaikan, sementara unyuk siltap perangkat desa sudah mengalami kenaikan. “Apakah hal tersebut bisa ditindak lanjuti khusunya KOMISI I?” tanya Wahid.

Pertanyaan tersebut ditanggapi langsung oleh DPMD, Permana, bahwa terkaitdengan honor BPD harus dievaluasi terlebih dahulu terkait dengan regulasinya,sampai dengan saat ini regulasinya masih belum ada kenaikan.

Anggota Komisi I, H.Junaedi, ST menerangkan, memang benar ada kenaikan untuk perangkat Desa, tetapi untuk BPD masih mengikuti aturan selanjutnya, diharapkan kepada DPMD untuk bisa mengkomodir aspirasi dari BPD terkait dengan honornya.

Kesinergian Inspektorat
dan Bapelitbangda

Kuwu Kalitengah meminta adanya kesinergisan antara inspektorat dan Bapelitbangda mengenai proses perencanaan APBDes dengan hasil pemeriksaan Inspektorat.

“Karena yang kami alami ketika ada pemeriksaan dari Inspektorat, Kami para Kuwu masih saja disalahkan terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban dengan alasan perencanaan tidak sama dengan pelaksanaan” Katanya.

Ditambahkan, khususnya tentang penyaluran dana untuk PUSKESOS yang ada beberapa item tidak bisa dibiayai oleh APBDes melainkan dibiayai oleh Dinas tekhnis.

“Hal itu membuat kami kebingungan, mohon sekiranya Komisi I bisa menindak lanjuti dengan rapat bersama Inspektorat dan Bapelitbangda tentang perencanaan dan hasil pemeriksaan,sehingga kami para kuwu tidak merasa kebingungan”pinta Kuwu Kalitengah.

Perwakilan DPMD menanggapi terkait hal tersebut,bahwa memang didalam penyusunan APBDes harus mengakomodir 7 isu strategis pemerintah Daerah salah satunya adalah PUSKESOS, untuk anggaran PUSKESOS kegiatannya dilaksanakan dan dibiayai oleh Dinas Tekhnis dalam hal ini Dinas Sosial dan Desa tidak boleh mengganggarkan untuk beberapa kegiatan PUSKESOS dikarenakan double anggaran.

Anggota Komisi I lainnya, R. Hasan Basori menyampakan, memang benar seharusnya Desa mempunyai Free Room (Ruang Bebas) untuk mrngelola anggarannya, jangan sampai kepada hal-hal yang sangat detail masih tetap saja diatur oleh pemerintah Daerah.

“Desa juga seharusnya bisa mengeluarkan ide-ide Kreatifnya guna meningkatkan pendapatan asli Desa nya agar desa tersebut bisa mandiri dalam melakukan pembangunan Desanya”katanya.

Ada hal menarik disampaikan H. Junaedi, ST. Menurutnya, Sinkronisasi dan koordinasi menjadi barang yang mahal di Kabupaten Cirebon ini.”Seharusnya hal ini sudah tidak terjadi jika koordinasi dan sinkronisasi dilakukan dengan baik antar pihak-pihak Dinas di Pemerintah Daerah”kata Junaedi.

Ia menyarankan, agar pihak pemerintah Desa tidak boleh ragu untuk melakukan pembangunan di Desanya sepanjang pembangunan yang dilaksanakan masih sesuai dengan aturan yang ada.**

Ada hal menarik disampaikan H. Junaedi, ST. Menurutnya, sinkronisasi dan koordinasi menjadi barang yang mahal di Kabupaten Cirebon ini.
“Seharusnya hal ini sudah tidak terjadi korrdinasi dan sinkronisasi dilakukan dengan baik antar pihak-pihak Dinas dipemerintah Daerah”kata Junaedi.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.