banner 728x90

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Sebut Dilematis, Sarana Cetak E-KTP di Kecamatan Sudah Siap, Blanko Kosong

Sarana dan prasarana untuk rekam dan pencetakan e-KTP di 17 kecamatan di Kabupaten Cirebon sudah tersedia. Hanya saja dinilai dilematis karena blanko e-KTP tak tersedia. Bahkan, untuk pencetakan di Disdukcapil setempat pun sampai sekarang blankonya kosong.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, H Sofwan menyampaikan, pihaknya sudah melakukan rapat kerja dengan Disdukcapil terkait peralatan atau sarana prasarana untuk rekam dan pencetakan e-KTP yang tahun ini disediakan bagi 17 kecamatan. Peralatan pun tinggal didistribusikan menunggu penyerahan dari Bupati Cirebon saja.

“Barang sudah ada. Tinggal menunggu penyerahan dari Bupati ke masing-masing kecamatan tadi. Tapi dengan mengadakan sarana rekam dan cetak e-KTP untuk di kecamatan yang belum ada itu, kita punya kendala. Berkaitan dengan blankonya. Kalau peralatan ada tapi blankonya tidak ada, mau bagaimana? Mau nyetak apa? Jadi dilematis,” kata Sofwan, Rabu (30/11/2022).

Dengan adanya kendala kekosongan blanko e-KTP ini, kata pria yang akrab disapa Opang, Komisi I pun sudah meminta ke Banggar DPRD Kabupaten Cirebon agar menganggarkan dana hibah ke kementerian terkait. Karena selama ini, kuota blanko e-KTP dari Kemendagri RI untuk daerahnya sedikit. 

“Kita selalu kekurangan. Bahkan kita sering pinjam blanko ke wilayah tetangga. Tapi keinginan kita untuk menganggarkan agar bisa hibah itu tidak diakomodir. Alasannya, regulasi untuk hibahnya yang dari Kemendagri belum keluar,” katanya. 

Jadi, kata Politisi Partai Gerindra ini, ada kegamangan dari BKAD Kabupaten Cirebon. Sehingga tidak berani menganggarkan untuk hibah tadi karena tidak ada kepastian ketika menghibahkan sebesar Rp 2 miliar bisa mendapatkan 200 ribu keping blanko e-KTP.

“Terkait itu BKAD menilai tidak ada jaminan. Jadi soal alat ada, tapi blanko enggak ada, itu jadi persoalan,” katanya. 

Mengenai kuota blanko e-KTP untuk Kabupaten Cirebon, Opang menjelaskan, secara intens pihaknya pun sering kunjungan ke Kemendagri RI melalui Dirjen yang berkaitan dengan Capil e-KTP. Komisi I selalu meminta agar ditambah kuotanya dalam kunjungan tersebut.  

“Cuma kuota itu dibagi rata ke seluruh Indonesia. Jadi sudah ada kuotanya. Kuota itu disesuaikan dengan jumlah penduduk. Hanya saja persoalannya dibagi rata dengan daerah lain juga,” katanya.

Sedangkan kuota untuk Kabupaten Cirebon yang diberikan Kemendagri RI itu tidak memenuhi kebutuhan di daerahnya. Sehingga masih  banyak kebutuhan blanko e-KTP untuk dicetak. “Kalau pengajuan anggaran hibah untuk e-KTP ini direalisasikan, bukan berarti kita tidak akan kekurangan blanko. Tapi paling tidak, mengurangi persoalan cetakan e-KTP,” ujar Opang.

Sumber: Kabar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply