Potensi wisata di Kabupaten Cirebon begitu besar. Sayangnya, belum tergali maksimal.
Dari 412 desa, baru 23 desa berbasis wisata. Artinya, masih jauh dari harapan.
Untuk membangun itu, perlu sinergitas semua pihak. Keterlibatan pihak swasta bagian penting yang tak terpisahkan dalam membangun daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mohamad Luthfi ST MSi menyampaikan, pengembangan pariwisata di Kabupaten Cirebon akan terhambat.
Jika, masih mengandalkan anggaran pemerintah daerah. Mengingat, APBD Kabupaten jumlahnya terbatas.
Makanya, kata Luthfi, diperlukan sinergitas dari berbagai pihak. Termasuk pihak swasta.
“Harus ada kolaborasi yang lebih. Baik itu dari dana desa, dari pemkab maupun pihak swasta melalui dana CSR-nya. Kalau mengandalkan anggaran pemda, nilainya terbatas. Bisa terhambat,” ungkapnya.
Politisi PKB itu menyadari, potensi pariwisata di Kabupaten Cirebon ini melimpah. Hanya saja, belum tergali maksimal.
DPRD Kabupaten Cirebon pun sangat menyadari itu. Makanya, saat ini regulasi terkait pariwisata sedang digodok di legislatif.
Bahkan, panitia khusus (pansus)-nya sudah ada. Mereka sedang bekerja, menyiapkan formulasi lengkap membentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) yang sempat tertunda.
“Pengembangan wisata ini, merupakan PR kita bersama. Kami di DPRD bekerja sesuai tupoksi kami. Saat ini kami sedang fokus bekerja, menyiapkan Ripparda,” ucapnya.
Ia berharap, Ripparda di tahun ini, bisa dituntaskan. Sehingga PR besar itu, bisa segera dieksekusi.
Ripparda pun bisa dijadikan payung hukum yang jelas dalam hal pengembangan pariwisata ke depan. Memang, prosesnya itu, butuh waktu. Karena harus menyesuaikan banyak hal. Termasuk kesiapan anggaran.
“Kita terus meracik formulasi terbaik. Untuk menghasilkan ripparda yang tepat guna. Tidak asal membuat, tapi nantinya benar-benar bisa diterapkan di kita. Sehingga, PR besar untuk mengembangkan pariwisata bisa tercipta,” pungkasnya.
Sumber : Radar Cirebon
No Responses