banner 728x90

Kinerja Disoal, Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir Rendah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menilai, selama ini pemetaan parkir yang dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) setempat lemah. Sehingga, pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Cirebon masih rendah.

Karena, banyak potensi pendapatan dari retribusi parkir yang tidak tergali maksimal. Dalam satu tahun, target retribusi parkir terbilang kecil. Yakni, untuk tahun sekarang hanya diangka Rp 330 juta saja.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno mengatakan, parkir liar yang disebutkan Dinas Perhubungan datanya harus ril. Itu menjadi potensi untuk digarap sebagai pendapatan retribusi parkir nantinya.

Wajar saja, jika selama ini ada kebocoran akibat parkir liar. “Selama ini penetapan per kecamatan tidak sesuai di lapangan. Contohnya, per kecamatan yang setor hanya Rp 10 ribu per hari. Ini sepengetahuan saya. Belum update yang terbaru,” kata Cakra, Kamis (12/5/2022).

Politisi Partai Gerindra itu menilai, Dinas Perhubungan sampai sekarang kurang inovasi. Kurang pula pendekatan atau sosialisasi kepada masyarakat. Karena sebetulnya, gampang saja pemetaan parkir itu dilakukan secara kasat mata.

“Tinggal mencontoh Kota Cirebon. Titik zonasi penarikan retribusi parkir sudah ditetapkan. Di pusat keramaian. Kabupaten Cirebon bisa sebagai pemula mengambil kegiatan ekonomi di sembilan pasar milik pemerintah daerah,” ujar Cakra.

Belum lagi, kata dia, pasar desa. Ini bisa dikerjasamakan. Dan perlu dilakukan pemetaan agar pendapatan retribusi parkir meningkat. Kaitan dengan PAD Dinas Perhubungan, yang targetnya hanya Rp 370 juta pertahun. Menurutnya, masih sangat kecil.

Sebab kata dia, hal itu berbanding terbalik dengan populasi kendaraan di Kabupaten Cirebon yang kurang lebih berjumlah 400 ribu kendaraan. “Artinya, dalam satu tahun di bawah 1000 kendaraan. Jauh sekali. Kalau dilihat dari populasi kendaraan retribusi parkir itu sangat signifikan. Yang berbanding lurus dengan populasi kendaraan. Ini harus dipikirkan oleh Dishub,” katanya.

Ia juga menilai, pemetaan Dishub dalam parkir tidak maksimal. Padahal, ada titik titik bagus yang bisa berinteraksi. Misalnya di Sumber saja, potensinya bagus. Tetapi, lebih banyak dugaan punglinya dan hal ini harus ditertibkan. Caranya, kata Cakra, diberikan ada pengesahan. Supaya tidak liar.

“Saya yakin kalau arahnya ke sana. Targetnya, retribusi Rp 14 miliar itu realistis, dan ringan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ketika Dishub sudah menguji coba satu pasar yakni Pasalaran diambil alih retribusi parkirnya, sudah bagus. Namun, itu belum maksimal. Baru dalam pasarnya. Belum pinggiran-pinggirannya.

“Ini kan tinggal dipetakan saja. Pasar Babakan sepengetahuan saya, hanya Rp 70 ribu per Minggu, itu seingat saya kalau tidak salah. Kalau retribusi dikelola dishub dengan baik, maka PAD dari sektor retribusi parkir bisa meningkat,” katanya.

Cakra melanjutkan, pihaknya ingin melihat action dari Dishub kaitan dengan penertiban, pemetaan juga inovasi untuk meningkatkan PAD. “Kita tunggu saja langkah dishub akan berjalan atau jalan di tempat,” katanya.

Kabid Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Hilman Firmansyah mengaku, sebagai informasi, saat ini ada sekitar 400 an juru parkir yang terakomodir Dishub. Semuanya, belum menerapkan aturan perda. Pendapatan karcis belum maksimal masuk ke kas daerah. Pasalnya, sampai sejauh ini Dishub belum bisa menggaji juru parkir.

“Di beberapa tempat, seringkali yang mengelola parkirnya itu, ada individu bahkan ada kelompok masyarakat. Hal itu, yang menyebabkan terjadinya kebocoran. Harunya bisa terserap dan masuk ke kas daerah,” kata Hilman.

Ke depan, kata dia, pihaknya akan dilakukan penertiban. Yakni dengan menindak para juru parkir liar. Untuk menyukseskannya, aku dia, Dishub tidak bisa sendiri. Harus ada sinergitas dengan berbagai elemen. Termasuk masyarakat.

Sumber : Kabar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply