banner 728x90

Kawal Pengelolaan Dana Desa

Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TAPP) Kabupaten Cirebon, Mukdi menilai, komitmen pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan dan memajukan desa sangat luar biasa.

 Sebab katanya, selain pemerintah membuat regulasi, juga telah memberikan mandat cukup besar terhadap desa berupa kewenangan mengelola rumah tangganya sendiri dan mengelola anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.Menurut dia, antara kewenangan pengelolaan rumah tangga, anggaran, dan regulasi desa adalah satu kesatuan yang harus dijalankan desa. Dalam pengelolaan anggaran dan menjalankan pemerintahannya, desa harus berpegang teguh pada ketetapan pemerintah yang telah dibuat. Dan hal itu membutuhkan partisipasi semua pihak untuk mengawal pengelolaannya, karena tidak semua SDM di desa mumpuni.“Maka sejumlah pihak mulai dari birokrasi tingkat kabupaten dan kecamatan, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, pegiat desa, partai politik, semua stakeholders, serta masyarakat harus memiliki kepedulian agar kepercayaan besar pengelolaan rumah tangga dan dana desa benar-benar dijalankan secara maksimal. Sehingga tidak terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan,” kata Mukdi, Senin (6/2/2017).Sebab katanya, regulasi adalah pedoman baku, tidak boleh diabaikan, bila tidak ingin berurusan dengan hukum. Tetapi, realitasnya lanjut Mukdi, tidak semua desa memiliki sumber daya manusia (SDM) yang sama dalam pengelolaannya.

Dan apabila ditemukan adanya penyelewengan anggaran, tentu hal itu adalah kewenangan aparat hukum untuk melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Proses hukum harus dilalui untuk menentukan bersalah atau tidaknya pengelolaan dana desa bagi yang berperkara.“Tentunya asas hukum negara kita menjunjung tinggi praduga tak bersalah. Bila salah tentu ada konsekuensi hukum dan semua harus menerimanya. Tetapi bila tidak bersalah, maka berhak untuk tidak diproses lebih lanjut,” kata dia. Lebih lanjut disampaikan Mukdi, di antara regulasi yang menjadi pegangan dalam pengelolaan desa, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111, 112, 113, dan 114. Juga Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5.

Belum mampu

Selain itu, katanya, secara lebih teknis bisa diatur oleh aturan daerah baik dalam bentuk peraturan daerah (Perda) maupun peraturan bupati (Perbup). Syaratnya tidak bertentangan dengan payung hukum di atasnya. “Pembinaan dan pendampingan mutlak harus terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Partisipasi masyarakat harus dibangkitkan. Keterbukaan pengelolaan anggaran juga sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dan pada akhirnya desa akan lebih maju dan bisa menuju kemandirian,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan menyampaikan, terkait partisipasi pendampingan untuk proyek fisik baik dari masyarakat, unsur kecamatan, desa, para pendamping desa dan pihak lainnya perlu dilakukan sejak perencanaan pembangunan proyek tersebut. Namun, lanjut Nanan, sejauh ini pihaknya menilai masih ada beberapa desa yang belum menjalankan hal itu. Dan seharusnya, kata dia, perlu bagi desa-desa yang bersangkutan untuk menjalankannya agar tidak bermasalah di kemudian hari.“Artinya desa mesti bekerja sama dengan UPT, kecamatan, pendamping, terutama dari sisi perencanaan kegiatan fisik pembangunan. Sebab untuk menyusun RAB fisik itu kan desa tidak bisa sembarangan, tidak bisa menyusun sendiri,” ujar Nanan. Dan khusus terkait untuk menyusun RAB proyek fisik ini lah, aku Nanan, SDM di desa-desa yang ada di Kabupaten Cirebon masih belum mampu. “Yang intinya ketika desa belum mampu, maka harus ada keterlibatan dari orang-orang yang mempunyai kompetensi di bidang perencanaan bangunan fisik,” ujar Nanan.(C-19)

Sumber : Kabar Cirebon

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.