banner 728x90

Kasus KDRT Tinggi, DPRD Siapkan Payung Hukum

Setiap tahunnya, selalu ada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Cirebon. Angkanya relatif mengalami peningkatan. Pemerintah daerah dinilai perlu hadir untuk bisa meminimalisir angka peningkatan kasus tersebut, guna memberikan perlindungan. Dan dibutuhkan regulasi sebagai payung hukumnya.

Legislatif pun melalui Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Cirebon langsung bergerak cepat. Melalui Raperda inisiatif DPRD tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang digodok agar bisa segera di sahkan sebagai landasan hukum.

Ketua Pansus I DPRD Kabupaten Cirebon, H Mahmudi menjelaskan, Raperda Pemberdayaan Perempun dan Perlindungan Anak hadir sebagai bagian dari keberpihakan wakil rakyat terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Pasalnya, banyak laporan yang masuk ke DPRD tentang pemberdayaan perempuan. Terutama dari sisi kekerasan.

“KDRT, perlindungan anak, perkawinan di bawah umur. Semua itu masuk ke kita. Sehingga lahirnya Raperda inisiatif DPRD tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Karena fenomena sosial ini, harus kita sikapi,” kata Mahmudi, Senin (16/5/2022).

Raperda ini, lanjut dia, nantinya sebagai payung hukum untuk memberikan perlindungan kepada perempuan. Terutama, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Termasuk di dalamnya korban dari Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Semua itu, harus bisa dilindungi Pemkab. Terutama pengatasnamaan gender. Pemkab harus ambil bagian itu. Karena itu bagian dari program pemerintah pusat,” ujarnya.

Pada saat pembahasan, aku dia, sempat menjadi perdebatan terkait poin pemberdayaan. Apakah, melingkupi seluruh kaum perempuan di Kabupaten Cirebon. Baik mereka yang sudah terdampak atau yang belum. Atau hanya melingkupi mereka saja yang sudah terdampak, sehingga, dibutuhkan tindakan preventif.

“Tapi, lagi-lagi kita terkendala kemampuan keuangan daerah, ketika harus melingkupi semua. Jadi tidak secara massal. Makanya, kita harus memilah-milah. Titik tekannya, pada ekonomi lemah. Mereka harus diberikan pembinaan tentang bagaimana dia bisa berusaha. Dibantu permodalan dan pemasarannya,” kata Mahmudi.

Di luar itu, politisi yang juga kader NU itu menyatakan pembahasan Raperda ini, sudah ke sekian kalinya. Maka, ditargetkan segera selesai pembahasannya. Targetnya dijadwalkan 17 Mei, masuk tahapan rumusan akhirnya. Sehingga ditargetkan di bulan ini bisa disahkan. “Kemarin terjedah Lebaran. Mudah-mudahan bulan ini beres,” katanya.

Sumber : Kabar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.