banner 728x90

Kalau Ada E-Waroeng Abal-abal, Kita Stop!

CIREBON – Dinas Sosial Kabupaten Cirebon meluruskan tudingan dugaan penyelewengan melalui bantuan sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Koordinator Daerah Pendamping Sembako dan Koordinator PKH Kabupaten Cirebon pun dihadirkan.

Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Dr Iis Krisnandar SH Cn menegaskan, masih adanya masyarakat yang dalam penyaluran bantuan sembako melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Kementerian Sosial, bukan karena ada penyelewengan. Tapi, belum tertibnya administrasi, baik dari Kemensos maupun Dinsos Kabupaten Cirebon. Dan kini, data verifikasi dan validasi (verval) tengah diperbaiki. Namun, dengan kerja yang begitu besar, tidak didukung dengan support anggaran. Sementara jumlah pegawai di Dinsos hanya 35 orang.

“Data PKM itu kan dari Kemensos tahun 2011-2015. Jadi, banyak yang harus dibenahi administrasinya. Sementara Dinsos mengurus hampir separuh orang miskin, yang jumlahnya 1,1 juta.  Baik itu PKH, BNPT, dan BPJS,” kata Iis kepada Radar Cirebon, kemarin (27/2).

Dia menjelaskan, kenapa Dinsos itu kemarin-kemarin stagnan terhadap data. Karena kondisi pegawai yang terbatas dan faktor lainnya. “Jadi harus mendapat perhatian, baik dari bupati maupun DPRD. Jangan sampai pemerintah daerah ini banyak program dari pusat, tapi perangkatnya tidak siap. Minimal anggaran yang dibutuhkan di atas Rp75 miliar,” paparnya.

Kaitan dengan penunjukan e-waroeng untuk bertransaksinya para KPM, kata dia, memang harus ada rekomendasi dari kuwu berdasarkan instruksi pimpinan daerah. Setelah dari kuwu, baru disampaikan ke Dinsos dan diteruskan ke bank penyalur yakni BNI.

“Nah, instruksi itu kan sejak tahun 2018 yang dilakukan pimpinan daerah sebelumnya. Kaitan dengan adanya dugaan e-waroeng abal-abal, selama ini belum ada laporan. Kalau ada temuan di lapangan, silakan lapor ke kami. Nanti kami proses untuk ditutup,” katanya.

Sementara itu, Koordinator Daerah Pendamping Sembako, Eka Wildanu mengatakan, dalam pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dilakukan secara langsung oleh pihak perbankan. Yang proses pendistribusiannya didampingi oleh forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). “TKSK ini yang ikut menjadwalkan pendistribusian KKS. Dan distribusinya dilakukan dikumpulkan di masing-masing kecamatan,” tuturnya.

Dia mengungkapkan, masih ada 7.059 KKS yang belum terdistribusi. Sementara yang gagal transaksi karena meninggal, pindah alamat, dobel data sekitar 700-an. Bahkan, ada KPM PKH yang tidak memiliki KKS sebanyak 3.333 orang.

“Banyak yang belum didistribukan oleh BNI. Padahal, kita sudah berkali-kali menyampaikan agar didistribusikan,” bebernya.

Di tempat yang sama, Koordinator PKH Kabupaten Cirebon, Niamullah mengakui, masih banyak kekurangan dari kegiatan yang digelar melalui Kementerian Sosial. Tapi, ketika ada sinyalemen e-waroeng abal-abal akan dievaluasi dan dilaporkan ke Dinas Sosial.

“Di lapangan kami tidak mengetahui ada yang abal-abal. Kalaupun ada, nanti akan dievaluasi oleh Dinas Sosial. Tentunya harus ada laporan dulu dari bawah untuk melaporkan temuan itu. Bahkan, berdasarkan instruksi Plt Kepala Dinas Sosial, ketika ditemukan harus distop,”  singkatnya. (sam)

banner 468x60