banner 728x90

Investor Butuh Kepastian Hukum

Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Cirebon mendesak agar pihak eksekutif segera menyiapkan ajuan raperda terkait penyelenggaraan perizinan. Sebab, banyak investor yang butuh kepastian hukum untuk berinvestasi di wilayahnya.

“Terkait Perda Penyelenggaraan Perizinan itu harus secepatnya dibuat. Karena investor butuh kepastian hukum. Hal ini berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan perizinannya,” kata salah seorang anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan, Minggu (12/6/2022).

Beberapa bulan lalu, kata dia, yang sudah disahkan hanya Perda Perizinan Bangunan Gedung (PBG) saja. Tapi secara teknisnya belum diatur secara rinci. Sehingga yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinanannya inilah yang harus diatur sedemikian rupa.

“Kemudian, penyelenggaraan perizinan juga bisa disatukan menjadi perda karena ini memang menjadi satu komponen yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan perizinan dan PBG. Karena nanti alurnya sama,” ungkap Yoga.

Ia menjelaskan, sekarang di Kabupaten Cirebon sudah ada Perda PBG tetapi masih menggunakan perda yang lama. Terkait izin teknisnya belum ada dasar hukumnya. Padahal Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan PP terkait penyelenggaraan perizinan, yakni PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah.

Artinya, lanjut Politisi Partai Hanura ini, pemerintah dari pusat sudah mengeluarkan aturan di pusat. Tinggal di daerah menyelaraskan barangkali ada muatan lokal yang harus dimasukan.

“Di daerah lain, seperti Majalengka dan Indramayu sudah ada. Karena ketika ada pengusaha di sana, sangat mudah. Dasarnya dari PP Nomor 5 dan PP Nomor 6 tadi. Di kita pun sama, ketika mengacu pada aturan itu, cukup orang datang ke sini, masuk ke situs online sigle (OSS) stelah itu investor langsung mendapat nomor induk berusaha,” bebernya.

Nantinya, terang dia, akan ada izin lokasi juga. Setelah itu para pemohon perizinan akan menyesuaikan tata ruang yang ada. Apakah itu termasuk ke dalam zona atau tidak. Mereka nantinya tinggal koordinasi dengan BPN dan DPUTR.

Kalau zonanya sesuai, mereka bisa diproses langsung perizinannya. Misalnya seperti sertifikat dan SK-nya bisa langsung dikeluarkan dari BPN. “Memang ada tahapan yang ditempuh. Tapi karena di kita masih menggunakan perda yang lama, izin-izin teknis masih berbaur di situ. Kalau perda penyelenggaraan PBG bisa dibuat secara rinci teknisnya, bisa lebih simpel,” ungkap Yoga.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga, aku dia, masih belim sinkron dengan BPN. Terkait hal ini juga bisa sesegera mungkin dibahas antara eksekutif dengan legislatif. Karena ini menentukan nasib Kabupaten Cirebon ke depan.

Sebab menurutnya, kalau RTRW-nya sudah masuk dan sesuai, maka sampai RDTR tidak akan lagi ada gejolak terkait tata ruang.

“Kenapa sekarang belum? Karena belum ada kesesuaian dengan tata ruang. Contohnya, di versinya pemda dalam hal ini Pertanian dan DPUTR kalau disandingkan pasti tidak sesuai. Ini menjadi gejolak yang mesti diselesaikan,” tambah Yoga.(Ismail)

Sumber : Kabar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply