banner 728x90

Insentif Covid-19 Disunat, Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon Didorong Tindaklanjuti Laporan Para Nakes

Apapun alasannya pemotongan insentif Covid-19 tidak dibenarkan dan tidak sangat manusiawi. Apalagi para tenaga kesehatan ini merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Diah Irwani Indiriyati saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (11/1). 

Diah mengatakan laporan pemotongan insentif Covid-19 masuk saat Pansus 1 DPRD Kabupaten Cirebon menerima sejumlah tenaga kesehatan. Maka untuk menindaklanjuti laporan pemotongan insentif akan ditangani oleh Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon.

“Jadi saat ini kami mendorong teman-teman Komisi 4 untuk menindaklanjuti laporan pemotongan insentif Covid-19 yang masuk ke pansus 1 DPRD Kabupaten Cirebon,’ ujarnya. 

Kabar adanya pemotongan insentif Covid-19 yang dialami para tenaga kesehatan (Nakes) disampaikan Pansus 1 DPRD Kabupaten Cirebon saat Paripurna Pengumuman Penetapan Evaluasi Gubernur dan Penetapan Persetujuan Propemperda tahun 2022 di DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (6/1). 

Dikonfirmasi pada Bupati Cirebon, Imron mengatakan dirinya siap menindaklanjuti laporan dari Pansus 1 DPRD Kabupaten Cirebon tersebut. 

“Kalau itu benar ada pemotongan, saya akan tanya pada dinasnya, dipotong berapa? siapa yang memotongnya?” katanya.

Namun begitu, Imron berharap pada pihak yang mengetahui dan mengalami pemotongan insentif Covid-19, agar tidak segan untuk melaporkannya langsung, agar dirinya sebagai pemimpin bisa menindaklanjutinya. “Supaya ada data, maka pihak yang dipotong insentifnya membuat laporan tertulis agar siapa saja yang melakukan pemotongan bisa ditindak tegas,” singkatnya.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply