banner 728x90

Harga Satuan Barang Kegiatan Desa Masih Tinggi

*CIREBON*– Harga satuan barang dan jasa di masing-masing
desa terlalu tinggi. Harus segera diperbaiki sesuai regulasi yang ada.
Pasalnya, penggunaan anggaran alokasi dana desa (ADD) melalui swakelola. Subtansinya
berbeda dengan pengelolaan APBD.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Junaedi ST mengatakan, di
dalam regulasi APBDes itu adalah swakelola. Jika tidak bisa diswakelolakan,
baru melalui pihak ketiga. Sebab, harga satuan barang itu berbeda-beda, ketika
mengacu pada harga kabupaten tentu terlalu tinggi. Karena itu, harus ada
penyesuaian dengan kondisi desa.

Contoh harga semen harga satuan barang di tingkat
kabupaten Rp73 ribu. Sementara di pasaran sekitar Rp56-Rp60 ribu. Dengan
demikian, ada selisih antara harga semen. Tentu, harus ada efisiensi dan masuk
Silpa. Tapi dicek di setiap desa, hampir semua tidak ada Silpa. “Selama ini, pengaturan
satuan harga barang dan jasa disamakan dengan kabupaten.  Kalau APBD menggunakan pihak ketiga, yang ada
keuntungan di dalamnya. Sementara ADD melalui swakelola,” kata Junaedi,
kemarin.

Menurutnya, dari hasil rapat dengan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa  (DPMD), ada pengaturan
di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) yang baru.
Untuk menegaskan, harus ada pembenahan harga satuan barang melalui peraturan
bupati.

“Kita memberikan masukan kepada eksekutif agar bijak
mengambil keputusan dengan melihat karakteristik desa yang berbeda-beda.
Caranya seperti apa, diatur oleh eksekutif, apakah melalui zonasi atau per
kecamatan,” paparnya.

Sementara itu, Pelaksana Administrasi Keuangan
Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Cirebon, Iis Iskandar menyampaikan, draf
penyusunan barang dan jasa melalui peraturan bupati (perbup) sedang dibuat.
Penyusunan itu lantaran ada regulasi dari LKPP tahun 2019 lalu yang berkenaan
dengan barang dan jasa.

“Jadi kita atur satuan harga di desa secara spesifikasi
melalui perbup. Karena regulasi LKPP belum mengikat,” tuturnya.

Dia menambahkan, untuk standar harga kemungkinan akan ada  zona-zonanya. Bisa masing-masing desa atau per kecamatan. “Nanti kita samakan harganya. Tidak seperti harga kabupaten,” pungkasnya.

Sumber : Radar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.