banner 728x90

DPRD Tegaskan Pengangkatan Perangkat Desa Harus Sesuai Regulasi

CIREBON-Pengangkatan perangkat desa menjadi pembahasan serius para wakil rakyat.  Pasalnya, Kuwu atau Kepala Desa yang baru terpilih kerap kali memberhentikan perangkat desa tanpa menggunakan mekanisme yang ada.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan SSi mengatakan, pasca pilwu akhir 2017 lalu dan pelantikan kuwu awal tahun 2018 itu banyak perangkat desa yang diberhentikan. Pemberhentian perangkat desa itu biasanya ditengarai oleh rasa balas budi kuwu terpilih kepada tim sukses.

“Biasanya perangkat desa yang lama tidak mendukung calon kuwu terpilih. Akhirnya banyak perangkat desa yang diberhentikan. Pemberhentian itu merupakan kesewenang-wenangan kuwu tanpa melihat aturan yang jelas,” ujar Aan kepada Radar.

 Dia menjelaskan, dalam pengangkatan perangkat desa harus ada rekomendasi dari camat setempat dari usulan kuwu yang sebelumnya dilakukan pemilihan pengangkatan perangkat desa baru. Akan tetapi,  mekanisme itu kadang diabaikan.

“Aturan yang ada harus dibentuk panitia pemilihan berdasarkan Perbup Nomor 121 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kuwu.  Maksimal lima orang calon perangkat desa. Kemudian,  dari lima orang itu akan diseleksi oleh panitia pemilihan,” terangnya.

Menurutnya,  regulasi itu harus bisa diterapkan. Sebab,  tahun 2019 mendatang akan ada Pilwu serentak kembali yang jumlahnya ada 183 desa. “Memang tidak ada sanksi yang kuat dalam pengangkatan perangkat desa yang baru.  Tapi,  perangkat desa punya hak untuk membela diri, baik itu secara hukum maupun kekeluargaan,” paparnya.

 Senada disampaikan Anggota Komisi I lainnya, H Hanafi.  Dia mengatakan,  pihaknya lebih menekankan kepada setiap camat untuk dapat menyosialisasikan Perda tentang pemerintahan desa dan BPD, termasuk Perbup Nomor 121 tentang Pemilihan Kuwu.

Sebab di dalam Perda tersebut pengangkatan perangkat desa yang baru harus melalui tahap penjaringan. Tapi di lapangan tidak dilaksanakan.  Karena kuwu terpilih keberatan kepada para pendukung. “Artinya, jangan asal like and dislike kemudian bedol desa. Kalau seperti ini, tidak menutup kemungkinan kuwu akan cepat masuk KPK,” ucapnya.

Dia menambahkan,  ada mekanisme pemberhentian perangkat desa. Diantaranya,  ketika mereka tidak mematuhi tugas dan fungsinya, karena usia,  mengundurkan diri dan meninggal dunia serta tersandung kasus hukum.

Sumber; Radar Cirebon

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.