banner 728x90

DPRD Tagih Janji Bupati Memangkas Birokrasi Perizinan

Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dinilai tak berbeda dengan Perda sebelumnya yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang banyak menempuh pintu-pintu birokrasi untuk mengurus perizinan.

DPRD Kabupaten Cirebon pun menagih janji Bupati Cirebon yang akan memangkas ruwet dan banyaknya birokrasi yang harus ditempuh untuk mengurus perizinan, dan segera mengajukan Raperda Penyelenggaraan PBG agar isi dalam kerangka dalam Perdanya mampu memangkas panjangnya proses perizinan.

Seperti diketahui, Raperda PBG yang merupakan usulan eksekutif telah selesai dibahas DPRD Kabupaten Cirebon dan belum lama ini disahkan. Namun, beberapa anggota legislatif setempat merasa kurang puas atas disahkannya Raperda tersebut. Karena DPRD menilai proses perizinan yang akan ditempuh masih tetap sama seperti sebelumnya.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi PDI Perjuangan, Yoga Setiawan menilai, Perda PGB tersebut tak berbeda dengan Perda IMB sebelumnya, yang banyak pintu untuk menempuh proses perizinan.

“Berkaitan dengan disahkannya Raperda Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), kalau kita berbicara kerangka ini kan sudah ada. Cuma isinya belum ada. Manakala Perda tentang PBG-nya sudah disahkan, eksekutif harus secepatnya membuat Perda penyelenggaraan PBG-nya,” kata Yoga.

Karena, lanjut dia, di situlah ruh yang sesungguhnya dari kerangka yang ada dalam Perda PBG tadi. Sehingga, menurutnya, aturan-aturan yang bakunya itu ada di Perda penyelenggaraan.

“Saya masih ingat dengan janjinya Pak Bupati bahwa akan memangkas birokrasi tentang perizinan di Kabupaten Cirebon yang memang sampai dengan saat ini masih semrawut. Jadi saya menagih janji Pak Bupati itu,” ujar Yoga.

Ia menegaskan, jika Perda Penyelenggaraan PGB-nya belum dibuat, sama saja tidak ada niatan dari eksekutif untuk memangkas panjangnya birokrasi perizinan.

“Ya sama saja bohong. Karena masih mengacu pada aturan-aturan yang dulu. Artinya kalau kita sudah mengacu pada Perda Penyelenggaraan PBG kan bisa diringkes lagi, kemudian orang berinvestasi di Kabupaten Cirebon juga lebih mudah,” ungkap Yoga.

Ia pun mencontohkan untuk bisa menengok ke daerah-daerah tetangga seperti Majalengka, Kuningan dan Brebes. Di daerah itu sudah sangat mudah mengurus perizinan. Makanya, kata dia, sekarang kadang-kadang Kabupaten Cirebon sering kecolongan berkaitan dengan para investor yang datang.

“Ya akhirnya pindah ke daerah tetangga, ada yang ke Brebes ada yang ke Majalengka. Itu karena memang birokrasi kita sangat ruwet. Jadi saya harapkan di tahun ini Perda Penyelenggaraan PBG ini bisa diusung oleh pihak eksekutif agar lebih sempurna berkaitan dengan pengurusan perizinan-perizinan di Kabupaten Cirebon,” kata Yoga.

Sumber : Kabar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.