banner 728x90

DPRD Pertanyakan Kinerja Satpol PP dan Bidang BG yang Diam Soal Pagar Tembok Pabrik Arang 

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Rudiana mengaku heran dan mempertanyakan kenapa SKPD terkait diam soal bangunan pagar tembok yang ditempati pabrik ekspor arang, di Kecamatan Plumbon.

Menurut Rudiana, baik Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) maupun Bidang Bangunan Gedung (BG) pada Dinas PUTR Kabupaten Cirebon harusnya tidak diam terkait pelanggaran yang dilakukan pemilik bangunan. 

Yang kata dia, jelas-jelas sudah melanggar aturan dengan membangun pagar tembok di bahu jalan kabupaten serta tidak ada izin bangunan gedungnya. Jadi lanjut Rudiana, tidak ada alasan bagi Satpol PP sebagai penegak Perda untuk melakukan penindakan.

“Kalau alasan kabidnya baru tidak ada alasan untuk melakukan penindakan. Kabid baru kan harus melaksanakan tugas yang baru sesuai tupoksinya,” kata Rudiana, Selasa (1/11/2022).

Pernyataan tersebut, Rudiana sampaikan karena sebelumnya pihak Satpol PP tidak melakukan tindak lanjut dari hasil penyelidikan mereka karena Kabidnya baru duduk pasca mutasi. “Kan tinggal nanti dipelajari, di situ ada kasi-kasinya. Staf-stafnya kan sudah memahami. Kan tinggal dilaporkan. Tinggal nanti seperti apa tindakannya,” ungkap Rudiana.

Jika semua alasannya karena pejabat baru, maka akan repot karena tidak akan berjalan proses pemerintahan ini sesuai dengan tupoksi para ASN yang di duduk di kursi jabatan mereka. 

“Jangan alasannya kabid baru. Nanti repot dong kalau beralasan pejabatnya baru. Namanya ASN ya harus siap ditempatkan di mana saja dan harus bisa menyesuaikan serta melaksanakan tugas apa yang diberikan pimpinannya,” ungkap Rudiana. 

Mengenai paham tidak pahamnya, tinggal nanti bisa bertanya ke para staf maupun kasinya. Berbeda, kata Politisi PDI Perjuangan ini, jika dalam mutasi-rotasi sebelumnya, di dinasnya itu sampai bedol desa. 

Rudiana juga menyoroti Bidang Bangunan Gedung pada DPUTR Kabupaten Cirebon yang terkesan diam. Padahal, secara kewenangan kaitan dengan bangunan gedung menjadi tupoksinya. Seharusnya, bidang yang bersangkutan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan melakukan langkah-langkah sesuai aturan yang ada.

“Kalau ada masalah bidangnya ya harus bisa menyelesaikan. Jangan seolah diam. Ada apa? Itu kan sudah menjadi konsumsi publik apalagi sudah ramai di media, ya harus ditindaklanjuti lah. Jangan sampai menjadi preseden buruk, contoh buruk,” katanya.

Sementara itu, Kasatpol PP Kabupaten Cirebon, Imam Ustadi saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya tidak menjawab. Begitu juga, Sekretaris Satpol PP, Dadang Priyono. Ia enggan berkomentar mengenai hal ini karena belum ada perintah dari atasannya.

“Maaf sebelum ada perintah dari pimpinan untuk berkomentar terkait itu. Langsung saja ke Pak Kasat atau ke bidangnya,” ujar Dadang.

Diberitakan sebelumnya, Terkait bangunan pagar tembok yang ditempati PT Shubra Internasional Grup, di Jalan Pangeran Antasari Nomor 7, Purbawinangun, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon yang memakan bahu jalan, dinas teknis sudah memberikan surat peringatan (SP) atau teguran dua kali kepada pemilik bangunan.

Namun, bangunan pabrik yang memproduksi arang untuk diekspor ini, tetap berdiri tegak. Informasinya, bangunan pabrik tersebut milik orang kuat, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tak ada nyali untuk melakukan tindakan tegas.

 Sumber : Kabar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply