banner 728x90

DPRD Minta Utamakan Pembangunan Skala Prioritas

Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2023, disepakati antara DPRD Kabupaten Cirebon dengan Pemerintah Daerah, melalui rapat paripurna, Selasa (30/8).

Dalam nota kesepakatan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 itu, DPRD Kabupaten Cirebon meminta agar pembangunan skala prioritas di masyarakat lebih diutamakan.

Wakil rakyat pun menyarankan agar ada keseriusan dan memaksimalkan untuk menjalankan program penanganan masalah sampah, banjir, infrastruktur, dan pemulihan ekonomi.

“Di KUA-PPAS kali ini terkait beberapa hal yang menjadi ‘PR’ pemda yakni terkait PPPK, BPJS, dan terkait pelayanan dasar di  Pemerintahan Kabupaten Cirebon. Yang intinya sudah masuk ke dalam plafon-plafon yang sudah satu paham di Dalam nota kesepakatan,” kata Wakil Ketua DPRD, Teguh Rusiana Merdeka SH.

Ia berharap, mudah-mudahan ke depan anggaran di 2023, bisa mengcover seluruh kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon. Melihat PAD yang masih rendah, kata Teguh, jika berbicara cukup atau tidak cukup pastinya akan dicukup-cukupkan. Karena, memang ada beberapa kebijakan pemerintah pusat yang dialihkan menjadi kebijakan kabupaten.

“Contoh yang awalnya PPPK kewenangan di luar kita menjadi kewenangan kita. Artinya memang harus mengubah beberapa instrumen kebijakan terkait itu. Dan memang ada amanat dari pemerintah pusat bahwa PPPK dibebankan ke kita. Jadi kalau dibilang cukup ya gak cukup juga, kalau dibilang tidak cukup ya cukup juga. Ya kita tinggal cukup-cukupkan saja lah,” tuturnya.

Ia menjelaskan, dalam nota kesepakatan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 itu juga, pihaknya telah mencantumkan saran untuk prioritas pembangunan terkait penanganan masalah sampah, banjir, infrastruktur dan penanganan pemulihan ekonomi masyarakat.

“Beberapa hal yang mungkin perlu kita evaluasi OPD harus lebih menentukan mana skala prioritas. Bukan berarti tidak prioritas semua. Tapi lebih urgensinya dulu. Karena memang keterbatasan anggaran. Jadi kita harus mementingkan skala prioritas terlebih dahulu,” kata Politisi Golkar ini.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg menyampaikan, apa yang diusulkan atau saran dari DPRD Kabupaten Cirebon menjadi catatan oleh eksekutif. Sebab, saran yang diberikan kaitan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Usulan yang sangat baik dan itu bersangkutan langsung dirasakan masyarakat. Baik terkait masalah banjir, sampah, infrastruktur, pemulihan ekonomi. Nah kami dari birokrat tentu perlu untuk mengatasi hal semacam itu,” katanya.

Imron pun mengaku siap melaksanakan program yang menjadi usulan DPRD Kabupaten Cirebon demi pembangunan daerah yang lebih baik. “Ya jadi kami siap melaksanakan program yang diusulkan DPRD itu,” pungkasnya.

Sumber : Radar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.