banner 728x90

DPRD Kab.Cirebon Lakukan Reses Pertama

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon mulai melakukan reses pertama di tahun 2016 ini dengan mendatangi konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Hal ini pula yang tengah dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H. Mustofa saat melakukan reses di Desa/Kecamatan Klangenan, Kabupaten Cirebon, Selasa (16/2).

Mustofa mengatakan, reses merupakan salah satu pintu masuk, atas usulan masyarakat terhadap berbagai pembangunan  yang disampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Kemudian, usulan yang ditampung oleh 50 anggota dewan, disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon agar dijadikan program prioritas di tahun yang akan datang.

Menurutnya, guna memulai perencanaan anggaran, dibukalah kran-kran aspirasi dari masyarakat, seperti musyawarah rencana pembangunan (musrembang) yang sudah dilakukan pada awal bulan ini. Sama halnya dengan reses, yang notabene pintu masuk perencanaan anggaran pemerintah daerah.

“Dengan keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), reses diharapkan mampu mengcover usulan masyarakat agar menjadi skala prioritas pembangunan disetiap Dapil,” ungkap Jimus sapaan akrab H. Mustofa.

Lebih lanjut, Jimus menjelaskan  reses dapat mensuport keterbatasan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK), bentuknya berupa usulan kegiatan langsung yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan kepada pemerintah daerah. Pokok-pokok pikiran ini akan menjadi bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Setelah itu, kata Jimus, masuk ke Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan akhirnya menjadi bagian dari APBD Kabupaten Cirebon.

“Kemarin sudah saya sampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak ada lagi istilah dana dapil atau lainnya, karena reses sebenarnya bagian dari pintu masuk perencanaan anggaran yang tidak berdiri sendiri,” bebernya.

Sekarang tidak ada lagi program yang masuk ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu hasil pemilahan usulan musrembang atau reses. Tapi, yang akan dikerjakan oleh mereka berdasarkan rencana kerja (renja) yang diawali dari Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK), Pagu Indikatif Sektoral (PIS) dan usulan aspirasi.

“Tidak ada lagi pemisahan, ini hasil usulan musrembang atau reses. Bahkan, jika ditelaah, reses ini memiliki dimensi yang lebih luas karena usulanya berasal dari berbagai elemen masyarakat dan tidak terbatas,” imbuhnya.

Makanya, bagi anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang melewatkan kegiatan reses ini, dia akan tertinggal dalam hal investasi politik terhadap masyarakat pemilihnya. Artinya, tidak ada usulan yang masuk ke pokok-pokok pikiran DPRD, karena anggota dewan di daerah pemilihan setempat tidak menyelenggarakan reses.

“Ya ini konsekuensi dari tidak menjalankan reses,” tegasnya politisi Partai PDI Perjuangan Kabuapten Cirebon ini.

Jimus menambahkan, terkait pagu anggaran, untuk reses tidak ada batasan layaknya PIK atau PIS yang tertuang dalam musrembang. Artinya, pagu anggaran reses itu luas, DPRD masih bisa menggunakan kewenangannya pada saat pembahasan KUA-PPAS. Jika dalam rencana kerja OPD masih diperlukan support program, maka usulan dari reses masih bisa masuk kedalam KUA-PPAS. (Enon/CNC)

Sumber Berita : CirebonNews.Com

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.