banner 728x90

Disdagin tak Akan Keluarkan Izin Operasional Pusat Grosir Tegalgubug Cirebon

Aksi penolakan rencana pembangunan Pusat Grosir Tegalgubug Cirebon (PGTC) oleh ratusan pedagang, masyarakat, ulama, anggota DPRD, tokoh masyarakat dan mahasiswa yang sudah dideklarasikan, akan menjadi pertimbangan tidak dikeluarkannya rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) setempat.

Sebab, selama masih ada penolakan dari para pedagang yang ada di pasar sandang terbesar se-Asia Tenggara itu, maka pembangunan atau operasi PGTC tidak diperbolehkan dimulai. Karena rekomendasi persetujuan dari para pedagang setempat penting dan utama, agar rekomendasi operasional dari dinas bisa keluar.

Hal itu disampaiakan Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pasar pada Disdagin Kabupaten Cirebon, Eka Hamdani. Menurut dia, belum lama ini pemohon pembangunan PGTC telah menemui pihaknya. Ia mengaku, kepada pemohon pun telah menyarankan agar mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari para pedagang yang ada di Pasar Sandang Tegalgubug.

Di samping itu, lanjut dia, izin-izin lainnya pun harus terpenuhi. Sebab, izin yang akan dikeluarkan Disperindag Kabupaten Cirebon sifatnya akhir. Artinya, ketika semua syarat dan perizinan telah lengkap, baru rekomendasi tersebut akan keluar.

“Intinya kita akan memroses kalau sudah ada persetujuan dari para pedagang. Jadi selama masih ada penolakan dari para pedagang, kita tidak akan mengeluarkan rekomendasi,” ujar Eka kepada KC Online, Senin (31/7/2017).

Ia melanjutkan, berdasarkan informasi dari pemohon, rencana pembangunan PGTC merupakan satu kesatuan dari Pasar Sandang Tegalgubung. Secara aturan diperbolehkan karena bukan berupa membangun pasar baru ataupun pasar modern, meski dari siteplannya sendiri hingga setinggi 12 lantai. Namun demikian, kata Eka, pembangunan baru diperbolehkan jika para pedagang di pasar tersebut menyetujuinya.

“Yang jelas, kalau masih ada penolakan dari para pedagang berarti proses rekomendasi belum lengkap? Jadi kita akan proses rekomendasi operasionalnya jika memang sudah lengkap persetujuan dari para pedagangnya,” kata Eka.

Tidak dibenarkan

Berbeda dengan Eka, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Dapil II yang mencakup wilayah pasar setempat, Ahmad Fawaz menjelaskan, apa pun alasan dari pihak investor tidak dibenarkan. Karena sudah jelas hal itu melanggar Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Apalagi, lanjut dia, PGTC sudah jelas berupa toko modern karena akan dibangun hingga setinggi 12 lantai dan berada di samping pasar tradisional. “Jadi jelas keberadaan PGTC secara perlahan dapat menghimpit kegiatan ekonomi pedagang kecil dan masyarakat sekitar. Jadi kita menolak keras rencana pembangunan PGTC,” kata Fawaz.

Ia melanjutkan, dalam Perda Nomor 7 Tahun 2014, Bab VII tentang lokasi dan jarak usaha perdagangan pasal 21 menyebutkan, minimarket berjarak minimal 1 km dari pasar tradisional dan 0,1 km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir jalan kolektor atau arteri. Kemudian, supermarket dan departemen store berjarak minimal 1,5 km dari pasar tradisional.

Ada pun untuk Hypermarket serta perkulakan seperti Carrefour, katanya, berjarak minimal 2,5 km dari pasar tradisional. “Di samping itu, luasan pasar modern diatur di dalam perda yang sama di Bab VI tentang klasifikasi dan kriteria pedagang Pasal 16 yang menyebutkan luas minimarket kurang dari 400 m2, supermarket 400 m2 sampai dengan 5000 m2, Hypermarket di atas 5.000 m2, departement store di atas 400 m2, sedangkan perkulakan di atas 5000 m2,” ujar Fawaz.

Jika dilihat dari perda tersebut, tambah dia, sudah jelas-jelas PGTC termasuk dalam kategori toko modern. Sebab berdasarkan siteplan yang sudah ada, PGTC akan dibangun di lahan seluas 5000 m2.

Sumber: Kabar Cirebon

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.