banner 728x90

Dewan Tak Setujui Penggunaan APBDes untuk Biaya PTUN

KAB. CIREBON, (FC).-  Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon sangat tidak menyetujui biaya proses Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kuwu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), apalagi hal tersebut akan membuat kuwu melakukan tindakan semena-mena pemecatan perangkat desa, hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja perdana di awal tahun 2022, kemarin.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Diah Irwany Indriyati menyampaikan, kunjungan kerja ini merupakan kunjungan perdana di tahun 2022, kunker ini, bertujuan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi harapan serta impian Kuwu terpilih yang belum lama ini dilantik. “Alhamdulillah, tidak ada hambatan, kendala, kalaupun ada riak-riak ketidakterimaan, wajarlah ini merupakan dinamika berdemokrasi, namun tetap harus kita sikapi secara arif dan kebijaksanaan,”paparnya.

Dikatakannya, Komisi I dalam hal ini melaksanakan agenda yang telah digagas oleh Bamus, untuk melakukan kunker, kebetulan yang pertama didatangi adalah Desa Susukan Agung, Kecamatan Susukanlebak, di mana Susukan Agung ini merupakan salah satu desa dari 135 desa yang melakukan pemilihan kuwu kemarin, dan langsung dilakukan serah terima jabatan.

“Diharapkannya kuwu yang baru terpilih itu mempunyai kiat-kiat sukses untuk bagaimana menuntaskan dampak dari Pilwu serentak kemaren dan berkeinginan untuk menstabilitaskan  keamanan agar  bisa dikendalikan dengan baik dan benar sesuai harapan semua pihak, kemudian kita tadi juga membahas bagaimana berbicara tata cara kerja dan memebrikan edukasi terkait adanya peraturan yang mengikat dan mengatur tentang bagaimana Kuwu harus menjalankan tugas dan fungsinya,” jelas Diah.

Masih dikatakan Diah, mengenai apakah ada temuan bahwa setiap Pilwu  berlangsung secara serentak maupun secara individual terkait  bongkar pasang perangkat. Akan tetapi apabila ketika perangkat desa itu sudah tidak mendukung dalam program kerja kuwu, dan tidak seirama, dan juga kinerjanya ogah-ogahan, tidak bertanggung jawab terhadap tupoksinya sebagai aparatur desa.

Menurutnya, wajar hal itu sampai terjadi, dirinya yang bukan sebagai Kuwu saja geram terhadap perangkat desa yang berpendirian seperti itu,  bagaimana mungkin kita bisa menyatukan kelompok atau lembaga desa, serta untuk menstabilitaskan keamanan di desa kita, kalau masing-masing egosentrisnya keluar.

“Ini perlu dipahami oleh  135 kuwu, pertama pelajari Undang-Undang pahami itu dengan baik, bukan berarti kuwu tidak boleh memecat atau memberhentikan atau membongkarpasangkan perangkat desanya, kalau memang itu sudah sesuai dengan aturan dan regulasi ya boleh-boleh saja,” ungkapnya.

Dijelaskannya, lebih baik sebelum diberhentikan, terlebih dahulu diberikan dulu wacana surat peringatan (SP) atau kalau memungkinkan diberikan SP sampai empat kali berturut-turut tetapi dalam kurun waktu yang berbeda, dan kalau itu juga masih diabaikan, maka diserahkan kepada hak kuwu. “Mohon maaf lebih baik perangkat desa tersebut, sebaiknya mundur saja, jangan menunggu dipecat sama Kuwu, supaya ada sinergitas yang elegan,” tandasnya.

Ketika disinggung terkait APBDes yang digunakan untuk biaya PTUN, pihaknya sangat tidak menyetujui adanya APBDes yang digunakan untuk membiayai proses PTUN, apalagi hal tersebut menjadi kesempatan kuwu untuk memecat perangkat desa secara semena-mena tanpa melalui prosedur aturan atau regulasi yang ada.

“Nantinya akan muncul ke semena-menaan yang dilakukan oleh kuwu, ada persoalan atau tidak mereka akan menggampangkan karena biaya PTUN dianggarkan di APBDes, nanti kita akan buat regulasinya,”pungkasnya. (Nawawi)

Sumber : Fajar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply