banner 728x90

Dewan Minta 11 Tuntutan Kuwu Dikabulkan Pemkab

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon meminta agar 11 poin yang telah menjadi tuntutan para kuwu di daerahnya dapat direalisasikan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat.

Sebelas poin yang diajukan Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) kepada Bupati Sunjaya Purwadisastra pada beberapa hari lalu yakni mengenai biaya pilwu, pejabat kuwu bukan dari PNS, meminta calon tunggal diperbolehkan, meminta tidak dibatasi bagi calon kuwu dan pengolahan tanah benkok tidak masuk rekening desa.Selanjutnya, terkait dengan jabatan kuwu dari enam tahun menjadi delapan tahun, jaminan kesehatan kuwu dan perangkat desa dianggarkan di ABPD, undangan pemilih dalam pilwu berdasarkan KTP, dan masa akhir jabatan yang 2018 diikutsertakan pada pilwu serentak 2017.

Kemudian, penyerahan aset kendaraan roda tiga milik pemkab dilimpahkan menjadi milik aset desa, dan yang terakhir adalah pengelolaan tanah desa bengkok merupakan kewenangan pemdes, sehingga tidak masuk ke rekening desa.

“Minimalnya 10 poin harus bisa terpenuhi, termasuk pejabat kuwu dikembalikan kepada musyawarah desa, bukan berdasarkan aturan yang harus berasal dari PNS. Aspiras FKKC itu akan kami dukung,” kata Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Sukaryadi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/1/2017).

Ia melanjutkan, ada pun terkait penurunan ADD dan siltap di 2017 memang tidak bisa dihindari, karena pemerintah daerah mengacu pada rumus yang sudah diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Desa.

“Meski demikian setidaknya para kuwu bisa lega karena pemberlakukan penurunan ADD dan siltap ini di APBD perubahan 2016, bukan di APBD murni,” ujar Sukaryadi.

Ia yang juga mantan Ketua FKKC melanjutkan, dirinya sudah sering kali mengkritik terkait penurunan kedua anggaran tersebut kepada Pemkab Cirebon melalui media.

Sukaryadi mengaku dirinya masih memperjuangkan aspirasi dan hak para kuwu dan perangkat desa agar didengar kepala daerah. “Sebab bagaimana pun juga saya menjadi anggota dewan berangkat dari kuwu,” ungkap Sukaryadi.

Dia mengaku, sangat berterima kasih kepada Bupati Sunjaya yang sudah memperjuangkan aspirasi para kuwu terkait pemberlakukan penurunan ADD dan siltap sama dengan tahun 2016 baru bisa terlaksana di APBD perubahan 2017.

“Sebagai anggota DPRD yang punya fungsi pengawasan dan penganggaran, kami akan menyingkronkan dengan usulan bupati,” ujar Sukaryadi.(C-19)

 

Sumber: Kabar Cirebon

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.