banner 728x90

Dewan Kabupaten Cirebon Minta Pemkab Perbaiki LKPJ 2021

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, belum lama ini menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati TA 2021. Banyak catatan disampaikan. Pasalnya, LKPJ tidak sinkron dengan perencanaan.

Salah satu poin yang disampaikan terkait penyusunan LKPJ, harusnya didukung dengan data akurat. Sesuai dengan keadaan sebenarnya. Serta tidak mencocokan target-target yang dicapai dalam dokumen RPJMD.

“Sebut saja misalnya terkait pencapaian ekonomi sebesar 4,38 persen. Sangat tinggi. Padahal keadaan sebenarnya tidak sampai segitu. Data menurut BPS hanya sekitar 2,03 persen,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka.

DPRD pun menyarankan agar Bupati Cirebon memperbaiki LKPJ, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selain itu, mendesak agar Bupati bekerja maksimal untuk mencapai target kinerja, yang telah ditetapkan.

“Kami juga menyarankan agar Bupati Cirebon memerintahkan OPD agar bekerjasama dengan DPRD untuk membahas data kinerja yang digunakan sebagai dasar penyusunan LKPJ,” katanya.

Selain itu, kata Teguh, LKPJ tidak dapat dibandingkan dengan dokumen perencanaan yang merupakan dasar perencanaan yaitu dokumen RPJMD. Yang tidak bisa dibandingkan tersebut adalah berbedanya aspek RPJMD.

Dari hasil evaluasi secara sampling membandingkan antara RPJMD dengan LKPJ 2021 pada bidang kesehatan dan sosial, terdapat perbedaan target kinerja antara RPJMD dengan LKPJ 2021 pada bidang kesehatan dan sosial terdapat perbedaan target kinerja dan indikatornya.

Karena data RPJMD dan LKPJ tidak tepat dibandingkan. Maka penilaian target kinerja bupati sesuai peraturan Mendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemda tidak dapat dilakukan.

Pihaknya pun dapat menyimpulkan penilaian realisasi indikator kinerja rapat-rapat belum dapat dilakukan, karena tidak dapat dibandingkan dengan data perencanaan RPJMD dengan data realisasi LKPJ.

“Sumber data penyusunan LKPJ tidak dapat diyakini kebenarannya. Karena perolehan angka-angka capaian kinerja dalam LKPJ cenderung sama dengan RPJMD,” tegasnya.

Akhirnya DPRD pun merekomendasikan kepada bupati, adalah memperbaiki sumber data, perencanaan, RPJMD, RKPD, KUA PPAS dengan menyinkronkan data LKPJ. Kemudian dalam menyusun LKPJ agar didukung dengan data yang akurat, sesuai dengan keadaan sebenarnya.

“Bupati memerintahkan OPD untuk bekerjasama dengan semua instrumen termasuk DPRD dalam penyusunan LKPJ,” katanya.

Sementara itu, Bupati Cirebon, H Imron menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja DPRD yang telah menghasilkan rekomendasi dengan baik. Ia meyakini, rekomendasi yang disampaikan, merupakan hasil kerja dari Pansus DPRD berdasarkan kajian mendalam. “Saya memaknai, rekomendasi yang disampaikan ini sebagai bagian dari sinergitas antara eksekutif dengan legislatif,” kata Imron.

Karenanya, lanjut dia, segala saran dan masukan serta kritik dari DPRD, merupakan bahan berharga. “Akan kami tindaklanjuti demi perbaikan ke depan,” katanya.

Sumber : Kabar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.