banner 728x90

Desak Mapping Rujukan BPJS Distop, Komisi IV: Benahi Pelayanan RS

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon, H Sofwan menilai, kesepakatan bersama antara Komisi IV, Dinas Kesehatan (Dinkes) dan BPJS Kesehatan setempat diduga menabrak Permenkes Nomor 001 Tahun 2012.

Pihaknya mendesak agar mapping rujukan BPJS Kesehatan yang sudah diterapkan di daerahnya itu distop. Sebab, dengan dalih apa pun rujukan yang dimapping itu tidak dibenarkan. Karena merugikan masyarakat pengguna BPJS Kesehatan, sebab hak mereka dikekang lantaran diarahkan ke RS tertentu untuk mendapatkan rujukan atau fasilitas kesehatan (faskes).

“Apa pun alasannya mapping rujukan itu tidak dibenarkan. Jelas menabrak Permenkes Nomor 001 Tahun 2012 yang hanya mengatur rujukan berjenjang,” kata pria yang akrab disapa Opang ini, Kamis (4/8/2022).

Menurutnya, jika ditutupnya akses rujukan ke luar daerah dengan alasan agar mengoptimalkan faskes dalam daerah serta untuk pemasukan atau pendapatan daerah, maka benahi dulu pelayanan faskes atau RS yang ada. Banyaknya warga meminta rujukan berobat ke luar daerah, karena mereka tidak puas dan tidak nyaman dengan pelayanan faskes yang ada di Kabupaten Cirebon.

“Kalau ingin masyarakat Kabupaten Cirebon tidak berobat keluar daerah, maka RS yang ada di Kabupaten Cirebon harus berbenah diri terhadap pelayanan dan fasilitas,” ungkap Opang.

Pria yang juga menjabat Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon ini menjelaskan, penggunaan BPJS Kesehatan bisa di mana pun. Artinya tidak boleh dibatasi seperti yang diterapkan di Kabupaten Cirebon melalui mapping rujukan tadi. Ia menyayangkan, karena kesepakatan ketiga elemen itu yang tidak sesuai dengan peraturan di atasnya atau bahkan telah menabraknya.

“(Penggunaan, Red) BPJS Kesehatan itu NKRI. Dinkes, Komisi IV dan BPJS Kesehatan tidak boleh sewenang-wenang membuat aturan yang tidak sesuai Permenkes atau perundang-undangan lainnya,” ujar Opang.

Ada pun, jika alasannya di daerah lain juga menerapkan mapping rujukan BPJS, menurut Opang, kenapa hal yang melanggar aturan ditiru dan diterpakan juga. Bisa saja pengguna BPJS Kesehatan melaporkan hal ini ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) karena hak mereka dikekang,  dibatasi atau diatur melalui mapping rujukan tadi.

“Kenapa harus mengikuti sesuatu yang mestinya tidak boleh. Kalau pengguna BPJS yang mandiri menggugat ke YLKI apa Kadinkes mau tanggung jawab? Kecuali seluruh peserta BPJS baik PBI maupun mandiri dibiayai oleh Pemkab Cirebon. Jadi saya minta, sudah stoplah penerapan mapping rujukan ini. Jelas ini enggak benar kok,” tegas Opang.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Neneng Hasanah berdalih, kesepakatan bersama soal mapping rujukan ini justru mengacu pada Permenkes Nomor 001 Tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan.

Dalam aturan tersebut, jelas dia, rujukan berjenjang ditentukan berdasarkan kompetensi. Yakni primer kemudian sekunder atau rujukan spesialis dan tersier atau rujukan subspesialis.

“Tujuan mapping rujukan adalah untuk memfasilitasi masyarakat mendapatkan akses layanan secara komprehensif dan optimal di wilayah Kabupaten Cirebon,” beber Neneng.

Ia melanjutkan, mapping rujukan BPJS Kesehatan ini juga, untuk penataan zona rujukan agar bisa dimonitor. “Lalu evaluasi secara periodik dengan memperhatikan kebutuhan medis terhadap perkembangan ketersediaan sarana prasarana dan SDM serta akses geografis peserta,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dewi menyampaikan, pelayanan BPJS Kesehatan berprinsip portabilitas. Artinya tidak ada pembatasan akses penjaminan pelayanan kesehatan lintas wilayah selama sesuai prosedur dari ketentuan rujukan yang terstruktur dan berjenjang.

“Pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan menyepakati penataan zonasi rujukan berdasarkan kompetensi atau tenaga kesehatan, fasilitas atau sarana prasarana, dan akses geografis atau jarak fasilitas kesehatan, kecuali untuk kasus kegawatdaruratan peserta bisa langsung ke FKTP dan FKRTL terdekat,” katanya.(Ismail)

Sumber: Kabar Cirebon

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.