banner 728x90

Banyak Program tak Terealisasi, Silpa 2017 Tembus Rp 304 Miliar

DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti masih tingginya sisa lebih anggaran dalam APBD 2017. Silpa ini diketahui senilai Rp 304 miliar dan berasal dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cirebon Aan Setiawan mengatakan, silpa di seluruh SKPD ini disebabkan oleh efisiensi dan tidak terlaksananya suatu program atau kegiatan. Menurut Aan, hal ini terungkap dalam rapat pembahasan bahwa efisiensi terjadi disebabkan pelaksanaan kegiatan dengan biaya yang lebih rendah dari perencanaan.
“Kami berharap hal ini bukan merupakan akibat dari sebuah ketidakcermatan dalam proses perencanaan,” kata Aan dalam menyampaikan laporan hasil pembahasan akhir Banggar DPRD terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD 2017 melalui rapat paripurna di Gedung DPRD, Senin (9/7/2018).
Aan menambahkan, kegiatan yang tidak terlaksana disebabkan oleh adanya regulasi, peraturan, dan kewenangan pemerintah daerah. “Hal ini membuat kita harus terus mencermati proses penganggaran, menggali regulasi, peraturan dan kewenangan yang berlaku, termasuk waktu untuk melaksanakan suatu kegiatan yang terlalu sempit,” ujar Aan.
DPRD sendiri menilai Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2017 ini berjalan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang sudah ditetapkan, meski masih terdapat sejumlah catatan.
“Perolehan pendapatan daerah secara totalitas dari target anggaran yang telah ditetapkan mencapai 100,6 persen. Jika diperhatikan, dari realisasi penerimaan pendapatan daerah, masih terdapat beberapa jenis pendapatan daerah yang perolehannya di bawah 100 persen, khususnya pendapatan asli daerah dari pos retribusi daerah yang belum mencapai target yang ditetapkan,” kata Aan.
Kemudian, berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2017, walaupun mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), namun terhadap OPD yang mendapatkan catatan, diharapkan DPRD agar dilakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang disampaikan.
“Dan kami berharap agar perolehan WTP untuk yang ketiga kalinya ini tidak lantas membuat Pemkab Cirebon terlena, melainkan harus menjadi cambuk untuk mempertahankan lebih baik lagi.
Menanggapi ini, Wakil Bupati Cirebon Selly Andriany Gantina berharap silpa pada 2017 tersebut bisa dimaksimalkan di tahun anggaran 2018 melalui APBD Perubahan.
“Saya berharap ini bukan akibat perencanaan yang kurang matang, sehingga ada efisiensi anggaran yang tidak dapat digunakan. Kalau kita menggunakan silpa 2017 ini di APBD Perubahan 2018, maka nanti di tahun 2019 tidak ada lagi silpa yang tinggi,” kata Selly.
Namun, menurutnya, silpa Rp 304 miliar sebenarnya hanya di atas kertas, sebab ada realisasi aana alokasi khusus (DAK) yang belum dimasukkan.
“DAK itu memang seharusnya dimanfaatkan tapi belum dimasukkan. Jadi saya kira silpa 2017 tidak sebesar itu, paling hanya kurang dari Rp 100 miliar, sisanya sudah ada nomenklaturnya dan belum dilaksanakan dan akhirnya menjadi silpa,” tukas Selly.

Sumber : kabar Cirebon

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.