banner 728x90

Akuntabilitas Kinerja Instansi Paling Rendah di Jabar

31 Januari 2017, Dalam laporan skor Akuntabilitas Kinerja Instansi yang belum lama dirilis oleh Kemenpan-RB, Pemerintahan Kabupaten Cirebon berada di posisi paling bawah se-Jawa Barat. Itu artinya seluruh instansi yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon selama ini belum maksimal dalam melaksanakan kinerjanya.

Terkait skor yang dirilis Kemenpan- RB perihal LAKIP tersebut, Bupati Cirebon H Sunjaya Purwadisastra saat dimintai tanggapannya dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi dan akan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kinerja SKPD di lingkungan Pemkab Cirebon.“Saya tidak menutup-nutupi tetapi upaya tentu kita terus dilakukan. Tapi ini kan tidak semudah apa yang kita bayangkan dan yang paling penting saya selaku Bupati Cirebon sudah memerintahkan kepada dinas-dinas terkait untuk bekerja semaksimal mungkin sehingga hasilnya pun maksimal dan tentunya mendapatkan penghargaan,” kata Sunjaya kepada wartawan belum lama ini.

Sunjaya pun mengaku bahwa Kabupaten Cirebon saat ini sudah banyak mengantongi penghargaan dalam penanganan pegawai negeri sipil (PNS) seperti penghargaan dari Kementerian maupun Provinsi pada tahun-tahun sebelumnya. “Ya mudah-mudahan di tahun ini juga kita bisa mendapatkan penghargaan kembali,” jelasnya.

Disinggung mengenai apakah kendalanya Kabupaten Cirebon ini sehingga mendapatkan nilai paling terendah se-Jawa Barat. “Kan masalah itu beliau-beliaulah  yang menilai bukan kami, kalau kami (Pemkan Cirebon) sudah cukup bagus, tapi kalau penilaian kan bukan saya yang menentukan hasilanya, tapi orang lain,” ujarnya.

Sekedar untuk diketahui bahawa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN maupun APBD.

Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase serta manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Cikal bakal lahirnya SAKIP atau LAKIP itu sendiri adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dimana didalamnya disebutkan mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok.

 

 Sumber: Fajar news

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.